TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyampaikan praktik pengoplosan dan kecurangan dalam distribusi beras menimbulkan kerugian hingga Rp 99 triliun.

"Ini total nilainya setelah kita kali jumlah beras yang beredar itu Rp 99 triliun," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Menurut Amran, temuan itu berasal dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras di 10 provinsi penghasil utama. 

Dia menegaskan, seluruh sampel diuji di 13 laboratorium untuk memastikan kualitas dan kesesuaian standar mutu.

"Ini kami periksa di 13 lab. Kami khawatir kalau ada komplain karena ini sangat sensitif dan Ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk menata tata kelola beras karena stok kita besar," ujar Amran.

Amran menjelaskan, banyak beras curah yang dikemas ulang lalu dijual dengan label premium atau medium.

"Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tapi dijual harga medium dan labnya kami pakai 13," ucapnya.

Selain mutu yang tidak sesuai, Amran juga menemukan praktik pengurangan bobot kemasan. Dalam sejumlah kasus, beras lima kilogram ternyata hanya berisi empat setengah kilogram.

"Ini yang terjadi sekarang HET 50-60 persen, yang tidak sesuai mutu ada yang mengurangi ukuran 5 kilo tapi empat setengah kilo," ungkapnya.

Baca juga: Kasus Dugaan Beras Oplosan, Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi

Dia menambahkan, situasi ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola dan pengawasan distribusi beras nasional. 

"Jadi kami tidak khawatir ada kegoncangan karena stok kita ada 4 juta ton," imbuh Amran.