Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Bank Indonesia (BI) mengkaji ulang rencana penerapan sistem identitas transaksi keuangan bernama Payment ID.
Payment ID merupakan sistem identifikasi digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca juga: Payment ID: Dilema Transparansi Keuangan dan Ancaman Privasi Masyarakat
Payment ID serupa juga dengan 'KTP keuangan' satu kode yang mewakili semua rekening dan dompet digital masyarakat Indonesia.
"Kami di Komisi XI sudah menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap rencana penerapan Payment ID tersebut," kata Misbahkun kepada Tribunnews.com, Selasa (12/8/2025).
Misbakhun mengatakan, langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak timbul kegaduhan di masyarakat dan menghindari potensi kontroversi di dunia perbankan.
"Supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat sehingga terjadi kontroversi yang membuat dunia perbankan terganggu," ujarnya.
Menurut Misbakhun, komunikasi terakhir antara Komisi XI dan BI menunjukkan bahwa kebijakan itu tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
"Dan dalam komunikasi yang disampaikan ke Komisi XI permintaan untuk melakukan penundaan sampai kajian menyeluruhnya telah selesai dilakukan," ucapnya.
"Tidak akan segera diterapkan dalam waktu yang dekat sampai kajiannya lengkap," ungkapnya.
Sebelumnya, BI memperkenalkan Payment ID sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Sistem ini dirancang menjadi kunci identifikasi, alat otentikasi, sekaligus sarana agregasi data profil transaksi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data yang direkam mencakup identitas pembayaran dan informasi relevan untuk pengaturan serta pengawasan sistem pembayaran, bukan seluruh detail pendapatan, belanja, pajak, atau investasi individu.
Uji Coba 17 Agustus
Bank Indonesia (BI) akan melakukan uji coba Payment ID pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025) mendatang.