Penjualan mobil baru yang melandai turut menekan kinerja sub sektor industri alat angkut. Hingga triwulan III-2025, industri alat angkut mengalami kontraksi sebesar -1,95%. Sedangkan untuk tahun 2026, Kemenperin menargetkan industri alat angkutan bisa tumbuh positif sebesar 2,93%.

Baca juga: Penjualan Mobil Stagnan, Target 2 Juta Unit pada 2030 Dinilai Sulit Tercapai

Usulan Insentif  

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita turut menyoroti kontraksi di industri otomotif pada tahun ini. Menurut Agus, perlu ada dukungan dari pemerintah berupa insentif atau stimulus agar kinerja industri otomotif bisa kembali tumbuh pada tahun 2026.

Agus bilang, industri otomotif memiliki keterkaitan ekosistem industri (backward–forward linkage) yang besar terhadap sektor manufaktur. "Kalau melihat datanya -1,95%, kewajiban dari Kemenperin untuk mengusulkan insentif. Fokus kami melindungi tenaga kerja yang ada di ekosistem otomotif, karena backward–forward  linkage yang besar, maka harus dilindungi," kata Agus.

Kemenperin pun telah menyerahkan usulan insentif otomotif tahun 2026 kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hanya saja, Agus belum membuka secara rinci poin-poin usulan insentif tersebut. Agus hanya memberikan bocoran bahwa Kemenperin mengusulkan skema insentif yang lebih detail dibandingkan insentif yang diberikan ketika masa covid-19 lalu.

Usulan insentif otomotif tahun 2026 mempertimbangkan segmen pasar, jenis teknologi, besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta nilai emisi. "Yang harus digarisbawahi adalah kami sangat memperhatikan konsumen. Kalau bicara entry car, first buyer, menjadi prioritas kami. Mengenai angka-angkanya belum bisa saya buka sekarang," terang Agus.
 
Agus memastikan, usulan insentif yang disampaikan oleh Kemenperin telah mempertimbangkan masukan dari Gakindo selaku asosiasi pelaku industri otomotif. Kemenperin pun akan melakukan pembahasan intensif dengan Kemenkeu untuk mempertimbangkan cost - benefit dari usulan insentif otomotif pada tahun 2026.

"Kami akan menjelaskan secara teknokratis. Masyarakat menunggu, tapi kami juga memperhatikan hitungan cost & benefit. Kami tidak mau usulan ini membuat negara defisit, jadi benefit-nya harus lebih besar daripada cost baik direct maupun indirect," tandas Agus.