Luhut mengklaim dirinya sudah menolak kehadiran TPL sejak menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) pada era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya nolak TPL itu sebenarnya sejak saya lihat sendiri waktu saya Menperindag waktu saya pergi ke Toba, ke gereja HKBP di Pea Raja," ujarnya.

Kala itu, ketika Luhut sedang melewati jalan di Pea Raja, Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan melewati TPL yang kala itu masih bernama Indorayon, ia melihat ada demo.

Luhut meminta mobilnya berhenti di situ, tetapi ia mendapat penolakan dari orang di sekitarnya karena pendemo di situ disebut kerap merusuh.

Luhut kekeuh tetap ingin turun dari mobil dan menemui pendemo. Akhirnya ia turun dan berdialog bersama demonstran di situ.

Pendemo saat itu mengeluhkan soal pencemaran lingkungan, bau tak sedap, dampak ke Danau Toba, hingga soal potongan.

"Jadi anda bayangin tahun 2001 saja rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," ucap Luhut.

Baca juga: Isu Luhut Terafiliasi Toba Pulp Lestari, Perusahaan yang Dituding Jadi Penyebab Banjir di Sumatra

Minta Ditutup

Setelah dialog dengan warga, Luhut mengusulkan kepada Gus Dur agar Indorayon ditutup.

Usulan muncul saat kondisi ekonomi sedang sulit sehingga perusahaan sempat tutup sementara.

Namun, kata Luhut, Indorayon kemudian kembali beroperasi setelah melakukan negosiasi yang luar biasa.

"Zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," kata Luhut.

Kini, Luhut kembali mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar TPL ditutup.

Menurut dia, itu juga berkaitan dengan keinginan Prabowo menjadikan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sebagai pusat genom sequencing dan seeding industry untuk hortikultura.

"Jadi, menurut saya tidak ada gunanya itu lagi Toba Pulp di situ. Toba Pulp itu sudah cukup itu. Itu kan sudah enggak benar," ujar Luhut.