Ringkasan Berita:

• Pemerintah RI berkomitmen perkuat pembangunan berbasis data melalui kolaborasi SDI.
• Pembangunan nasional ke depan tidak lepas dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mendorong pembangunan nasional berbasis data melalui Kolaborasi Satu Data Indonesia (SDI) untuk Mendukung Pembangunan Pusat dan Daerah untuk memperkuat tata kelola data pembangunan yang terpercaya, akurat, presisi dan terintegrasi sebagai fondasi perumusan kebijakan di pusat hingga daerah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan nasional ke depan tidak lepas dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya. Menteri Rachmat Pambudy pun mengimbuhkan, semangat persatuan yang dirajut melalui Sumpah Pemuda 1928 perlu dimaknai kembali dalam bentuk penyatuan data
pembangunan nasional.

“Pembangunan nasional di pusat dan daerah ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia. Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,” tegas Menteri Rachmat Pambudy di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan berbasis data di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada fragmentasi dan lemahnya integrasi lintas sektor.

“Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah, termasuk penetapan produsen dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, sehingga data dapat lebih akurat, terpadu, dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Deputi Vivi.

Baca juga: Menteri PU Minta Tambah Anggaran Pemulihan Infrastruktur Bencana Sumatera Jadi Rp 74 Triliun

Kegiatan Kolaborasi Satu Data Indonesia ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, serta perwakilan pemerintah desa, termasuk para kepala desa dari berbagai wilayah. Kehadiran pemerintah daerah dan aparatur desa menegaskan bahwa pembangunan berbasis data merupakan kebutuhan nyata hingga ke tingkat desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Momentum kolaborasi ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan geospasial di daerah, serta sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak. Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam memastikan integrasi data pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Baca juga: Bappenas Dapat Anggaran Rp2,597 Triliun di 2026, Terbesar untuk Gaji Pegawai

Penandatanganan berbagai kesepakatan dalam forum ini untuk memastikan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ditopang oleh riset dan inovasi. 

Upaya ini sekaligus mendukung percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals.

Penguatan ekosistem Satu Data Indonesia juga diperkuat melalui kolaborasi dengan TNI AU dalam pengambilan foto udara sebagai basis penyusunan peta detail agar menghadirkan data spasial beresolusi tinggi yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, serta mitigasi risiko.