Ringkasan Berita:

• IHSG anjlok dua hari berturut-turut hingga memicu trading halt di BEI, dipicu laporan MSCI terkait transparansi pasar.
• Ketua OJK Mahendra Siregar ragu memastikan Presiden mengetahui kondisi tersebut, namun berasumsi Presiden pasti memperhatikannya.
• MSCI menilai terdapat risiko tata kelola dan transparansi yang berpotensi menekan aliran dana asing dari pasar saham Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ragu Presiden Prabowo Subianto mengetahui kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  dua hari terakhir ini sedang mengalami penurunan parah.

Pada Rabu (28/1/2026), Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham.

Tercatat, pada awal perdagangan sesi kedua hari Rabu, IHSG ambruk 8 persen ke posisi 8.261,79 pukul 13:42 WIB.

Pada Kamis (29/1/2026) pagi ini, BEI kembali memberlakukan trading halt pukul 09.59 WIB setelah IHSG ambles 835,20 poin atau setara 10,04 persen ke level 7.485,35.

Baca juga: IHSG Melorot 5,91 Persen ke 7.828 di Perdagangan Sesi I, Seluruh Indeks Sektoral Jatuh

Ketika konferensi pers di gedung BEI, Jakarta, pada Kamis siang, Mahendra ditanya apakah Prabowo mengetahui mengenai kondisi IHSG selama dua hari ini.

Mahendra sempat diam beberapa saat. Ia tampak ragu dan bingung menjawab pertanyaan tersebut.

"Saya lagi memikir jawaban yang kedua (soal Prabowo tahu atau tidak). Itu agak sulit karena kan mesti tanya langsung," katanya.

Mahendra tak menjawab secara tegas. Ia hanya berasumsi bahwa Prabowo mengetahui persoalan tersebut, mengingat IHSG merupakan indikator yang diperhatikan dan berdampak luas.

"Dalam konteks beliau, asumsi saya ya tahu dong. Ini kan penting dan ini kan juga diperhatikan tentunya, mempengaruhi cukup banyak hal," ujarnya.

IHSG anjlok usai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sejumlah perubahan dalam evaluasi indeks, efektif mulai rebalancing Februari 2026. 

MSCI merupakan penyedia indeks global yang menjadi acuan utama investor institusi dunia, termasuk dana kelolaan raksasa seperti reksa dana global, dana pensiun, dan exchange traded fund (ETF).

Indeks MSCI digunakan untuk menentukan alokasi investasi lintas negara, termasuk klasifikasi suatu negara sebagai Developed Market, Emerging Market, atau Frontier Market.

Dalam pengumumannya, MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), serta tidak mengimplementasikan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Selain itu, MSCI juga meniadakan kenaikan segmen ukuran indeks, termasuk migrasi saham dari Small Cap ke Standard. Hal ini diterapkan untuk memitigasi risiko turnover indeks dan risiko investabilitas. 

"Sekaligus memberikan waktu bagi otoritas pasar terkait untuk menghadirkan peningkatan transparansi yang lebih bermakna,” tulis pengumuman MSCI yang dirilis pada Selasa (27/1) malam. 

Dalam pengumuman terpisah, MSCI menyampaikan langkah untuk mengurangi potensi reverse turnover pada Index Review Mei 2026 yang dapat timbul akibat penerapan metodologi pembulatan free float yang ditingkatkan.

“Oleh karena itu, pada Index Review Februari 2026, MSCI hanya akan menerapkan perubahan free float yang bersifat signifikan,” jelas MSCI.

Di sisi lain, Tim Riset KISI Sekuritas Indonesia mengatakan, interim freeze itu membuat tidak akan ada penambahan saham baru (Additions) atau promosi (Small to Standard) untuk emiten Indonesia pada review periode Februari 2026.

“Dampak langsung ke (saham) kandidat adalah seluruh tesis investasi berbasis inklusi MSCI untuk Februari ini gugur,” tulisnya dalam riset yang dikutip dari Kontan.

Masalah utama dari keputusan itu adalah krisis kepercayaan. MSCI menyebutkan investor global tidak percaya pada data kepemilikan saham, baik punya KSEI maupun BEI. 

Ini lantaran terdapat masalah terkait struktur kepemilikan yang buram (opacity) dan dugaan manipulasi harga terkoordinasi (coordinated trading behavior).

“Secara sederhana market kita dianggap terlalu banyak "gorengan" dan data free float-nya tidak mencerminkan realita,” katanya.

Jika sampai Mei 2026 tidak ada perbaikan transparansi yang signifikan, MSCI pun mengancam akan mengurangi bobot (weighting) seluruh saham Indonesia dan menurunkan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

"Jika terjadi, maka potensi dana asing yang keluar dapat mencapai minimal US$10 miliar, dengan asumsi frontier market tidak termasuk ke dalam mandat investasi,” paparnya.

Investor disarankan untuk berhati-hati pada saham-saham yang naik karena spekulasi masuk MSCI. 

"Sentimen negatif untuk IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Asing akan melihat ini sebagai governance risk,” ujar Tim Riset KISI Sekuritas Indonesia.