TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia di tengah dinamika pasar global.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto menyoal perkembangan pasar modal, khususnya terkait dampak regulasi akun yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), serta penilaian dari lembaga keuangan global lainnya seperti UBS dan Goldman Sachs.

Meski pasar sempat mengalami tekanan, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Ia juga memastikan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter berjalan dengan baik.

Baca juga: IHSG Ditutup Menguat 1,18 Persen ke 8.329 Pada Jumat Sore

"Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh. dan koordinasi antara fiscal monitor berjalan dengan baik. Dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan hari ini masuk di dalam jalur hijau," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal melalui sejumlah langkah strategis.

Langkah pertama adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah menargetkan proses demutualisasi dapat mulai berjalan pada tahun ini.

"Dan ini adalah transformasi struktural dimana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat," tutur Airlangga.

Airlangga menyebut, demutualisasi BEI juga akan membuka peluang investasi yang lebih luas, termasuk dari Danantara dan lembaga lainnya. Proses ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan ke depan dapat dilanjutkan dengan rencana BEI untuk melantai di bursa atau go public.

Langkah kedua adalah penguatan tata kelola (governance) dan keterbukaan informasi. Pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan meningkatkan standar transparansi di pasar modal.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diharapkan menerbitkan aturan untuk menaikkan porsi saham yang beredar di publik (free float) dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada Maret 2026.

"OJK dan BI diharapkan untuk menerbitkan aturan yang meningkatkan free float dari 7,5 persen menjadi 15%. Dan ini ditargetkan di bulan Maret ini," tegas dia.

Menurut Airlangga, dengan demutualisasi dan free float yang lebih tinggi, perdagangan saham di BEI diharapkan menjadi lebih stabil dan lebih kredibel di mata investor global.

"Nah kemudian perdagangan juga dengan adanya demutualisasi dan free float lebih tinggi akan lebih stabil dan mengikuti standar internasional," tutur dia.

Strategi ketiga yakni meningkatkan peran investor institusi domestik. Pemerintah bersama Kementerian Keuangan berencana menaikkan batas investasi dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal dari sebelumnya 8 persen menjadi 20 persen.