TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyepakati pembebasan bea masuk untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia dalam skema Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ribuan produk tersebut mencakup sektor pertanian hingga industri strategis.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," kata Airlangga saat Konferensi Pers secara virtual, Jumat (20/2/2026).

Baca juga: Tak Ada Perubahan, Prabowo dan Trump Sepakati Perjanjian Tarif Dagang RI-AS Sebesar 19 Persen

Sedangkan khusus produk tekstil dan apparel, AS juga memberikan tarif 0 persen melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ).

Mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ) adalah sistem pengenaan tarif impor yang menggabungkan kuota jumlah barang dengan dua tingkat tarif berbeda.

Sederhananya, ada batas jumlah impor tertentu yang dikenakan tarif rendah. Jika impor melebihi batas tersebut, maka tarif yang dikenakan menjadi lebih tinggi.

Melalui skema ini, produk tekstil Indonesia tetap mendapat fasilitas bebas bea masuk dalam kuota tertentu yang disepakati kedua negara. Menurut Airlangga, kebijakan ini sangat berdampak bagi industri padat karya.

"Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," terang dia.

Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia juga berkomitmen memberikan tarif 0 persen untuk sejumlah produk Amerika Serikat, terutama produk pertanian seperti gandum (wheat) dan kedelai (soy bean).

Airlangga menegaskan, kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat.

"Sehingga masyarakat Indonesia membayar 0 persen untuk barang yang diproduksi dari soy bean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tegas Airlangga.

Airlangga menyebut, perjanjian ini akan mulai berlaku 90 hari setelah seluruh proses hukum selesai di kedua negara.

Di Indonesia, proses akan melalui konsultasi dengan DPR, sementara di AS mengikuti mekanisme internal pemerintahannya.

"Dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis. Dan juga ada peluang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah, dengan tadi dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk," papar dia.