TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tulus Abadi, pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengatakan, masyarakat bisa turut berperan menjaga stabilitas ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kekhawatiran perang Iran-Amerika Serikat.

Perilaku masyarakat yang tetap tenang dan  tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying akan turut menjaga ketersediaan BBM.

Pemerintah disarankan juga untuk memperbaiki strategi komunikasi dalam memastikan ketersediaan stok BBM nasional tetap aman dan terjaga.

“Panic buying itu tidak etis. (Sikap) itu justru akan memperparah kondisi karena bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga,” kata Tulus menyikapi ketersediaan BBM menjelang libur Lebaran Idul Fitri 2026 di tengah gejolak di Timur Tengah, baru-baru ini.

Tulus mengatakan peran masyarakat dalam menjaga stabilitas ketersediaan BBM sangat penting. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan panic buying.

Ia mengingatkan perilaku membeli secara berlebihan justru dapat menciptakan masalah baru, termasuk distribusi yang tidak merata.

Sebagai langkah mitigasi, masyarakat didorong untuk mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada, termasuk menghemat penggunaan BBM dan memanfaatkan alternatif transportasi.

Baca juga: Pertamina Siapkan Mitigasi Hadapi Dinamika Global, Pasokan BBM dan LPG Dipastikan Aman

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu melakukan mitigasi, misalnya beralih ke transportasi umum atau menggunakan energi secara lebih efisien,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tulus mengatakan praktik penimbunan BBM tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi etika maupun dampaknya terhadap masyarakat luas. “Penimbunan maupun panic buying adalah perilaku yang tidak layak, apalagi dalam situasi sensitif seperti ini," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan BBM seharusnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan, bukan didorong oleh kekhawatiran yang berlebihan. “Kalau tangki sudah penuh, tidak perlu menimbun lagi. Apalagi sampai menyimpan dalam wadah tambahan secara berlebihan.”

Baca juga: Sri Lanka Batasi Pemakaian BBM, Masuk Kerja Dipangkas Hanya 4 Kali Seminggu

Ia menegaskan bahwa stabilitas pasokan BBM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada perilaku masyarakat. Dengan komunikasi yang jelas dan kesadaran bersama, potensi kepanikan dinilai dapat ditekan.

“Yang paling penting, masyarakat membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan, bukan karena kepanikan.”

Tulus juga menyarankan kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dalam strategi komunikasi publik terkait kondisi pasokan BBM nasional.

Informasi yang tidak konsisten, kata dia, justru memicu keresahan dan mendorong masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan.

“Perlu ada komunikasi yang terpusat. Siapa pun yang ditunjuk harus menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menimbulkan kebingungan di publik,” ujarnya.