Ringkasan Berita:

• Lonjakan produksi beras nasional membuat semakin terbatasnya kapasitas penyimpanan beras di gudang Bulog.
• Bulog mengalami kekurangan gudang dan harus menyewa gudang milik pihak ketiga untuk menyimpan beras yang dibeli dari petani.
• Kementerian Pertanian dan BUMN sektor pangan menjalankan sejumlah program pangan melalui pencetakan sawah baru di berbagai wilayah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan lonjakan produksi beras nasional membuat semakin terbatasnya kapasitas penyimpanan beras di gudang Bulog.

Bulog mengalami kekurangan gudang dan harus menyewa gudang milik pihak ketiga untuk menyimpan beras yang dibeli dari petani karena gudang tambahan belum selesai pembangunannya. 

"Kita (Bulog) masih membangun gudang hari ini. Bahkan kita kekurangan gudang. Saat ini kita menyewa gudang,” kata Dony dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).  

Ia mengatakan stok beras yang melimpah ini merupakan hasil dari program swasembada pangan. Dony pihak yang meragukan upaya swasembada pangan nasional. Padahal kata dia, implementasinya sudah berjalan. 

"Banyak yang menyatakan bahwa swasembada itu bohong. Yang mengatakan bohong itu mungkin halusinasi. Bulog Itu kan adanya di tempat saya, dan barangnya (terkait swasembada beras) benar ada. Hari ini saya bahkan harus inject Bulog Rp39 triliun lagi karena mesti membeli panennya masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, swasembada jadi upaya pemerintah untuk berdikari di sektor pangan.

Sejumlah kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian dan BUMN sektor pangan menjalankan sejumlah program pangan melalui pencetakan sawah baru di berbagai wilayah. 

Baca juga: RI Harus Ekspor Beras, Stok 5 Juta Ton Rusak Kalau Terus Disimpan di Gudang 

Di saat yang sama pemerintah juga melakukan perbaikan sistem irigasi, menurunkan harga pupuk melalui perubahan model bisnis dan distribusi, serta memastikan keberlanjutan lahan pertanian dengan membatasi alih fungsi lahan. 

Dony menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi untuk menjaga ketersediaan pangan jangka panjang. Menurut dia, seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. 

Baca juga: Stafsus Mentan Sentil Pihak yang Ragukan Data Produksi Beras Nasional: Kalau Nggak Tahu, Nanya!

Ketahanan pangan jadi salah satu pilar utama untuk memastikan pembangunan bukan hanya tumbuh secara angka, tetapi dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya petani sebagai pelaku utama di sektor tersebut.

Menurutnya, jika masyarakat memahami tujuan besar dari program ketahanan pangan, maka akan terlihat bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat kedaulatan bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Keyakinan kita bahwa sebuah negara yang berdaulat itu adalah negara yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri terutama sekali di bidang pangan,” ujar Dony.