TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas meminta agar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) lebih efisien dalam mengelola anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Meski secara garis besar pihaknya mendukung penuh program tersebut, Purbaya meminta efisiensi anggaran agar tetap dijalankan.

Purbaya menegaskan, Kemenkeu tidak akan masuk lebih jauh soal urusan cara BGN menjalannya program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Kita enggak akan masuk ke MBG, kita mendukung MBG, cuma kami minta ke MBG itu supaya lebih efisien lah, itu saja kira-kira,” kata Purbaya di acara media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).  

Purbaya bilang dirinya kerap berdialog dengan Kepala BGN Dadan Hindayana berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Dalam diskusi itu dia mendapat informasi bahwa BGN telah melakukan berbagai efisiensi.

Purbaya bilang, pemangkasan anggaran dilakukan melalui pengurangan pola pendistribusian MBG dari semula 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan.

"Kita diskusi terus dengan kepala MBG. Kalau program MBG penghematan kan mereka udah bilang kan cuman 5 hari dan mereka akan kendalikan yang lain-lain sehingga anggarannya akan jauh lebih kurang dari yang 335 triliun itu," kata dia

Baca juga: AJI Ungkap 3 Isu Liputan yang Berisiko Bagi Jurnalis: MBG, PSN, dan Andrie Yunus

"Jadi akan ada banyak penghematan untuk MBG," kata Purbaya.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan frekuensi pembagian makanan segar yang sebelumnya diberikan enam hari dalam sepekan akan dikurangi menjadi lima hari kerja dalam sepekan.

Langkah ini akan menyelamatkan anggaran negara hingga Rp20 triliun.

Baca juga: MBG dan Koperasi Merah Putih Murni untuk Rakyat, Bukan Mobilisasi Politik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan penyesuaian bertujuan menyinkronkan program dengan hari sekolah anak.

“Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” ungkap Airlangga, Selasa (31/3/2026).

Meski ada pemangkasan jadwal secara nasional, pemerintah menegaskan tidak akan memukul rata kebijakan ini.