TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru Nanik S. Deyang diminta segera memperkuat standar operasional dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan itu disampaikan Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), Indah Yuli Sartika.

Menurut Indah, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.

"Kami berharap Kepala Badan Gizi yang baru bisa lebih memperbaiki lagi juknis, memperbaiki standarisasi. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru lebih matang lagi, lebih rapi lagi sistem tata kelolanya, kemudian lebih mudah prosesnya," ujar Indah usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Yogyakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).

Indah mengatakan, program MBG yang kini menjangkau jutaan penerima manfaat membutuhkan sistem yang semakin matang, terukur, dan adaptif terhadap berbagai persoalan di lapangan.

Karena itu, menurut dia, penguatan standar keamanan pangan harus menjadi salah satu prioritas utama BGN.

Ia menilai kualitas makanan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya sangat bergantung pada kemampuan pengelola dapur dalam menjalankan prosedur keamanan pangan secara disiplin.

"Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu yang kami berikan adalah pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir," katanya.

Dalam Rakernas APJI tahun ini, isu keamanan pangan dan pencegahan keracunan makanan menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Melalui Satgas MBG, APJI telah memberikan pelatihan kepada sejumlah pengelola dapur MBG di wilayah Jabodetabek dan Palembang.

Pelatihan tersebut mencakup kebersihan personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penerimaan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga penyimpanan dan distribusi makanan sesuai standar keamanan pangan.

Menurut Indah, potensi keracunan makanan bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari kualitas bahan baku, kualitas air, hingga kelalaian petugas dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP).

"Bisa dari air, bisa dari bahan baku, dan bisa juga dari food handler atau penjamah makanannya. Kalau tidak higienis dan SOP tidak dijalankan dengan baik, tentu risiko kontaminasi bisa terjadi. Karena itu seluruh proses harus benar-benar diperhatikan," ujarnya.

Selain persoalan keamanan pangan, APJI juga menyoroti perlunya pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh.

Indah menilai masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara jumlah dapur MBG yang tersedia dengan jumlah penerima manfaat di beberapa daerah.