Muslim justru menyoroti kinerja KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin yang dinilainya menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. 

Transformasi yang dilakukan KAI meliputi digitalisasi layanan, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, hingga peningkatan pendapatan perusahaan yang disebut mencapai Rp16,83 triliun.

“Capaian itu nyata dan dirasakan publik. Jangan sampai diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujarnya.

Muslim menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan independen untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, memastikan proses berjalan transparan.

Menurutnya, jika ditemukan kesalahan sistemik, maka pembenahan harus dilakukan pada sistem. Sementara jika terdapat kelalaian individu, penanganannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kita semua berduka atas insiden ini. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Namun penyelesaian harus berbasis fakta, bukan opini yang digiring,” tegasnya.

Pernyataan DPR

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyampaikan duka mendalam dan keprihatinan atas jatuhnya korban meninggal dan luka luka dalam kecelakaan tersebut. 

"Insiden ini merupakan indikasi kuat adanya kegagalan sistemik dalam manajemen operasional yang seharusnya mampu mencegah tabrakan antar kereta di jalur yang sama," kata Firnando kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Firnando sebagai mitra KAI dikomisi VI DPR RI menilai, salah satu aspek paling krusial yang harus dievaluasi adalah sistem KRL tidak mampu mendeteksi keberadaan kereta yang sedang berhenti di depannya. 

Dalam sistem perkeretaapian modern, keberadaan teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism seharusnya dapat mencegah terjadinya tabrakan, bahkan dalam kondisi human error sekalipun. 

"Ketidakmampuan sistem dalam mengantisipasi kondisi tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Firnando menyoroti tanggung jawab manajerial di tingkat tertinggi, termasuk Direktur Utama KAI. 

"Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak dirut KAI untuk mengudurkan diri," ujarnya.

Firnando juga menilai, kejadian ini mencerminkan lemahnya implementasi manajemen keselamatan (safety management) yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam industri transportasi publik. 

Dia menekankan keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus terintegrasi dalam setiap lini operasional, mulai dari perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time.