TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dinilai sudah berada pada level mengkhawatirkan dan perlu segera diatasi melalui diversifikasi energi rumah tangga. 

Dimethyl Ether (DME) dinilai dapat menjadi bentuk hilirisasi batubara menjadi salah satu opsi realistis untuk menekan impor.

Dorongan pengembangan DME adalah langkah pemerintah untuk terus memperkuat hilirisasi di dalam Negeri.

Baca juga: Menuju Swasembada, DME Jadi Solusi Kurangi Ketergantungan Impor LPG

Melalui peresmian groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meresmikan pengembangan proyek fasilitas produksi batu bara menjadi DME yang berlokasi di Tanjung Enim, yang ditujukan untuk mendukung substitusi impor LPG.

Pabrik DME yang akan dibangun ini dirancang memiliki kapasitas produksi 1,4 juta ton per tahun, yang setara dengan sekitar 1 juta ton LPG. Produk DME nantinya akan diserap oleh Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga.

Faslitas ini akan memanfaatkan batu bara yang diolah nantinya merupakan jenis low rank atau batu bara kalori rendah yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, sementara ketersediaannya di Indonesia cukup melimpah.

Pengamat energi Iwa Gurniwa menjelaskan, sekitar 75 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor, dengan volume mencapai 8,3 juta ton per tahun dan nilai sekitar 4,2 miliar dolar AS pada 2025.

Kondisi ini tidak hanya membebani neraca perdagangan, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap fluktuasi harga global serta tekanan subsidi yang mencapai Rp80–90 triliun per tahun.

“Diversifikasi sumber energi domestik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Menurut Iwa, pemerintah saat ini memiliki tiga opsi utama untuk mengurangi ketergantungan LPG, yakni jaringan gas kota (jargas), kompor listrik, dan DME berbasis batubara. Ketiganya memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing, sehingga tidak bisa dipaksakan sebagai solusi tunggal.

Dalam konteks DME, Iwa menilai opsi ini memiliki keunggulan karena dapat memanfaatkan infrastruktur LPG yang sudah ada. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan batubara peringkat rendah yang melimpah sebagai bahan baku.

“DME memungkinkan substitusi LPG secara cepat tanpa perubahan besar di tingkat rumah tangga. Ini keunggulan yang tidak dimiliki opsi lain,” katanya.

Lebih jauh, Iwa menilai pendekatan paling tepat adalah strategi diversifikasi berbasis wilayah. Jargas cocok untuk kota besar dengan kepadatan tinggi, kompor listrik untuk wilayah dengan surplus listrik, sementara DME dapat dikembangkan di daerah penghasil batubara atau wilayah non-pipa.

Ia memperkirakan, jika ketiga opsi ini dijalankan secara paralel, potensi substitusi LPG bisa mencapai 4,5 hingga 6,5 juta ton atau sekitar 55–75 persen dari total impor saat ini.

“Tidak ada silver bullet. Yang dibutuhkan adalah portofolio kebijakan yang adaptif sesuai karakteristik wilayah,” ujarnya.