TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen (year-on-year), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen. 

Di balik capaian positif tersebut, DPR RI mengingatkan adanya sejumlah tantangan global yang perlu diwaspadai, terutama tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan cadangan devisa.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pertumbuhan tersebut memang mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi global. 

Namun, ia menekankan bahwa risiko eksternal masih cukup kuat dan tidak boleh diabaikan.

“Di tengah tekanan global seperti sekarang, angka 5,61 persen ini menunjukkan ekonomi kita cukup tangguh. Artinya, kebijakan pemerintah berjalan di jalur yang tepat,” kata Misbakhun kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Misbakhun menyebut capaian tersebut sebagai salah satu pertumbuhan kuartalan tertinggi pascapandemi, sekaligus menunjukkan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam meredam dampak eksternal. 

Namun demikian, dinamika global dinilai tetap memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian domestik.

Misbakhun mengungkapkan, pelemahan rupiah sekitar 3,88 persen serta penurunan cadangan devisa hingga USD8,4 miliar menjadi indikator kuat bahwa ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi kondisi global, termasuk dampak konflik dan krisis energi di kawasan Timur Tengah.

“Ini yang harus diantisipasi. Tekanan ke rupiah dan cadangan devisa menunjukkan kita masih sangat dipengaruhi kondisi global,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, terutama didorong momentum Ramadan dan Idulfitri. 

Selain itu, sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan transportasi juga menunjukkan pemulihan yang cukup baik.

Namun, kontribusi sektor energi yang turut mendorong pertumbuhan dinilai memiliki sisi risiko tersendiri, khususnya terhadap inflasi dan stabilitas fiskal jika tidak dikelola dengan tepat.

“Momentum harga energi memberi dorongan, tapi juga membawa risiko ke inflasi dan fiskal. Di sini peran kebijakan harus presisi,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas ke depan, Misbakhun menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi, khususnya dari sektor energi dan pangan.