TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap memenuhi panggilan DPR untuk menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin melemah dan ditutup Rp17.529 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026) sore pukul 16.12 WIB.

Purbaya mengaku sejauh ini belum menerima undangan dari DPR RI.  "Saya belum tahu, belum ada undangannya. Tapi saya siap," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan RI, Selasa (12/5/2026).

Meski demikian, Purbaya menyebut, urusan nilai tukar rupiah sejatinya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan BI seharusnya bisa menjelaskan tren pelemahan rupiah saat ini.

"Kalau saya kan pasif di situ, urusan bank sentral saja yang menjelaskan kenapa," beber dia.

Dalam Undang-Undang (UU), Purbaya menyebut, tugas spesifik terhadap BI hanyalah menjaga stabilitas dan membuat kebijakan yang berpengaruh pada nilai tukar rupiah.

Dia kembali menegaskan, pelemahan nilai tukar rupiah tersebut merupakan murni urusan BI. "Karena tugas bank sentral hanya satu menurut undang-undang kan, menjaga stabilitas dan layak tukar. Bukan yang lain," tukas Purabaya.

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp17.508 per dolar AS. 

Ia meminta pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) segera melakukan langkah antisipasi agar tekanan ekonomi global tidak membuat Indonesia terpuruk.

Baca juga: Rupiah Melemah Paling Parah Sepanjang Sejarah, Sore Ini Ditutup Rp 17.529 Per Dolar AS   

Menurut Puan, kondisi pelemahan rupiah harus menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi nasional. 

Dia menegaskan DPR juga akan menyoroti persoalan tersebut dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027.

“Ya, tentu saja kita akan, kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan pada sidang ke depan ini, DPR juga akan masuk dalam pembahasan KEM-PPKF, yaitu APBN 2027,” kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan mengatakan, antisipasi terhadap gejolak ekonomi global penting dilakukan sejak dini agar dampaknya terhadap fiskal dan ekonomi nasional dapat ditekan.

Baca juga: Rupiah Ditutup Ambles ke Rp17.528 per Dolar AS, Investor Khawatir Perang AS-Iran dan Ekonomi RI

“Karena itu, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global,” ucapnya.