TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo resmi diangkat sebagai Komisaris Independen PT Siloam International Hospitals Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada 12 Mei 2026.

Sebelumnya, dalam RUPST PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada 8 Mei 2026, Bamsoet juga ditunjuk sebagai Komisaris Independen perusahaan properti tersebut.

Pengangkatan Bamsoet di dua perusahaan milik Lippo Group itu diharapkan dapat memperkuat pengawasan transformasi sektor kesehatan dan properti nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Di Siloam, Bamsoet bergabung bersama jajaran komisaris yang diisi Yasonna H. Laoly sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen, Andy Nugroho Purwohardono, Sigit Prasetya, James Tobias Hall sebagai komisaris, serta David Utama sebagai Direktur Utama.

Formasi baru tersebut memperkuat arah transformasi Siloam yang tengah mempercepat implementasi strategi “Next Gen Siloam”, yakni pengembangan layanan kesehatan berbasis teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan medis di seluruh jaringan rumah sakitnya.

Sepanjang 2025, Siloam mencatat pendapatan sebesar Rp12,8 triliun, EBITDA Rp2,8 triliun, dan laba bersih Rp1,1 triliun.

Kinerja tersebut ditopang ekspansi jaringan rumah sakit premium, peningkatan teknologi medis, serta penguatan layanan onkologi presisi melalui penggunaan sistem CT-LINAC terintegrasi pertama di Asia Tenggara.

Ekspansi layanan juga terlihat melalui pengembangan Siloam Hospitals Surabaya Mochtar Riady Center for Advanced Care dan Siloam Hospitals Makassar.

Saat ini, Siloam mengoperasikan 41 rumah sakit dan 75 klinik di berbagai wilayah Indonesia.

Jaringan tersebut didukung lebih dari 2.000 dokter dan sekitar 10 ribu tenaga kesehatan yang melayani hampir dua juta pasien setiap tahun.

Di tingkat internasional, reputasi Siloam juga meningkat melalui pengakuan sebagai salah satu perusahaan paling terpercaya versi Newsweek 2025 serta perolehan Silver Medal EcoVadis atas capaian Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sementara itu, di sektor properti, penunjukan Bamsoet sebagai Komisaris Independen LPKR dinilai mempertegas perannya dalam pengawasan industri yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian nasional.

RUPST LPKR juga menetapkan Indra Yuwana sebagai Direktur Utama dan Ginandjar Kartasasmita sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen.

Baca juga: Robot ROSA Siloam Hospitals Kebon Jeruk Bantu Operasi Lutut Lebih Presisi

Susunan komisaris lainnya diisi Theo L. Sambuaga, Anand Kumar, Kin Chan, George Raymond Zage, dan Ketut Budi Wijaya.

Sepanjang tahun buku 2025, LPKR membukukan pendapatan Rp9,03 triliun dan EBITDA Rp1,37 triliun.

Perseroan juga mencatat laba bersih Rp470 miliar, sementara underlying laba bersih meningkat 57 persen menjadi Rp630 miliar.

Posisi kas perusahaan mencapai Rp1,96 triliun yang dinilai mencerminkan disiplin keuangan dan efisiensi operasional.

Fokus LPKR pada bisnis inti real estate dan lifestyle diperkuat melalui pengendalian biaya, pengurangan utang, dan pengembangan kawasan perkotaan.

Dengan landbank sekitar 1.300 hektare, LPKR mengembangkan sejumlah kawasan seperti Lippo Village di Tangerang, Lippo Cikarang di Bekasi, hingga kawasan Tanjung Bunga di Makassar.

LPKR juga memiliki keterkaitan erat dengan sektor kesehatan melalui kepemilikan 29,10 persen saham di Siloam.

Selain itu, perusahaan mengelola 59 pusat perbelanjaan di Indonesia, memiliki kepemilikan di Landmark REIT Singapura dengan aset kelolaan SGD 1,5 miliar per akhir 2025, serta mengoperasikan 10 hotel bermerek Aryaduta lengkap dengan fasilitas country club dan lapangan golf.

Masuknya Bamsoet ke dua perusahaan besar tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan arah bisnis tetap adaptif terhadap perubahan global.

Di tengah tantangan ekonomi dunia, sektor kesehatan dan properti dinilai tetap menjadi dua pilar penting yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang.

Baca juga: Catatan Politik Bamsoet: Jangan Biarkan Eskalasi Polarisasi Sosial dan Politik Terus Terekalasi