Ringkasan Berita:

• Pelemahan rupiah dinilai berdampak luas mulai dari kenaikan harga barang impor, BBM, LPG, pupuk hingga kebutuhan pangan masyarakat desa dan perkotaan.
• Ekonom memperingatkan industri berbahan baku impor berpotensi menekan produksi dan memicu PHK massal akibat biaya operasional yang meningkat.
• Petani mulai mengeluhkan lonjakan harga pestisida dan perlengkapan pertanian, sementara sektor perbankan syariah juga dinilai rentan terdampak depresiasi rupiah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelemahan rupiah terhadap dolar AS berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat, baik orang kaya yang tinggal di kota maupun masyarakat desa.

Mengutip data Bloomberg, Selasa (19/5/2026), sekitar pukul 11.29 WIB, rupiah merosot ke level Rp17.727 dari posisi penutupan kemarin Rp 17.668 per dolar AS. Rupiah pagi tadi di buka di posisi Rp 17.679 per dolar AS.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan, pelemahan rupiah akan menaikkan harga barang yang komponennya dari impor, seperti handphone, kendaraan bermotor, televisi, hingga mesin cuci.

Baca juga: Siang Ini, Rupiah Terjun ke Level Rp17.727 per Dolar AS

Barang-barang tersebut, digunakan oleh orang kaya maupun masyarakat di desa.

Selain itu, bahan bakar minyak (BBM) dan LPG masih dipenuhi dari impor untuk kebutuhan nasional.

"Lalu juga pupuk di sentra pertanian akan terpengaruh harganya kalau rupiah makin lama makin lemah. Itu semua tinggal menunggu waktu saja, sampai harganya akan menekan masyarakat di pedesaan," ujar Bhima.

Selain harga barang yang naik, kata Bhima, industri yang bahan bakunya didapat dari impor, akan menekan produksinya dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Bisa terjadi PHK massal dari pelemahan rupiah, dan desa akan dibanjiri oleh mereka jadi korban PHK di perkotaan. Kembali ke desa tapi dalam posisi tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, ini akan menjadi beban desa," paparnya.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi menyampaikan, saat ini ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi, seperti kedelai yang 80 persen dari impor, kemudian gandum 100 persen impor, bawang putih 100 persen impor, BBM 60 persen impir.

"Gas elpiji 80 persen impor, sampai aspal untuk bikin jalan 90 persen impir. Jadi kalau rupiah remuk versus dolar AS, rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik! Karena impor untuk membelinya pakai devisa, alias dolar AS. Untuk produk impor sudah pasti sangat terpengaruh oleh kurs dolar AS," papar Tulus.

Menurutnya,  jika dolar AS makin melonjak, maka biaya impor akan naik, baik yang ditanggung oleh swasta atau negara. 

Jika harga minyak mentah terus melangit, dan kurs dolar AS terus melangit juga, Tulus menyebut, pemerintah akan semakin pening karena harus menambah subsidi energi dari APBN. 

"Jika harga kedelai di pasar internasional naik, endingnya harga tempe akan naik pula. Artinya rakyat kecil akan makin tercekik dan mendelik," ucapnya. 

Selain itu, Tulus memaparkan, saat kurs rupiah makin anjlok akan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. 

"Cash flow perusahaan bisa tergerus dan berpotensi mengguncang perusahaan, seperti PHK, dan atau produknya tidak terserap di pasaran," papar Tulus.

"Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan," sambungnya.

Petani Mengeluh

Petani kini harus menghadapi lonjakan harga pestisida dan perlengkapan pertanian yang membuat biaya produksi semakin membengkak.

Petani bernama Rojai (51) di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, mengaku kenaikan paling terasa terjadi pada pestisida, mulai dari herbisida, insektisida hingga fungisida.

Menurutnya, hampir semua jenis obat hama mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

“Baik herbisida, insektisida ataupun fungisida itu rata-rata naik antara Rp 5.000 sampai Rp 10.000 per botol ukuran satu liter,” ujar Rojai dikutip dari Tribun Jabar.

“Saya nanya ke kios, katanya pertama kenaikan dari harga plastik atau bungkus pestisida. Yang kedua, ada sebagian bahan aktif pembuatan pestisida itu masih impor, sehingga berpengaruh terhadap harga karena dolar lagi naik, rupiah lagi melemah,” sambungnya.

Tak hanya pestisida, perlengkapan pertanian berbahan plastik juga ikut melonjak. Salah satunya selang untuk kebutuhan pompanisasi sawah yang kini harganya naik drastis.

“Terutama ini musim mau musim kering, sehingga banyak petani membeli selang untuk pompanisasi. Nah, itu naiknya nyampe 50 persen,” jelas dia.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat biaya operasional pertanian ikut naik dan berdampak langsung terhadap pendapatan petani.

“Harga pestisidanya naik sehingga biaya operasional untuk menanggulangi hama itu sedikit naik,” katanya.

Beban Perbankan

Dosen Magister Ekonomi UMY, Dimas Bagus Wiranatakusuma, menegaskan bahwa hantaman depresiasi ini tidak lagi hanya menekan bank konvensional. Melainkan mulai merembet dan menguji dinding pertahanan likuiditas bank-bank syariah di tanah air.

Dimas memaparkan, karakteristik perbankan syariah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian memang menjadi perisai awal. 

Namun, transmisi efek pelemahan kurs melalui jalur inflasi produk impor di sektor riil tetap akan mengganggu kualitas pembiayaan syariah.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah akan langsung memengaruhi pelaku usaha yang menjadi nasabah utama perbankan syariah. 

Khususnya sektor usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor, mesin produksi, energi, hingga barang modal berbasis dolar AS. Kenaikan biaya impor menyebabkan biaya produksi meningkat dan margin keuntungan perusahaan menurun.

“Dalam situasi tersebut, kemampuan nasabah membayar kewajiban pembiayaan kepada bank syariah ikut melemah. Di sinilah risiko pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) mulai meningkat,” jelas Dimas dikutip dalam website UMY.

Menurutnya, sektor perdagangan, manufaktur, tekstil, farmasi, hingga UMKM berbasis impor disebut menjadi sektor paling rentan terhadap pelemahan rupiah. 

"Jika kondisi berlangsung berkepanjangan, tekanan terhadap kualitas pembiayaan perbankan syariah dinilai akan semakin besar karena memburuknya kondisi usaha nasabah," paparnya.