Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti semakin beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok kelas menengah di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
- Di antaranya beban cicilan, kenaikan biaya pendidikan, hingga kebutuhan untuk menjaga tabungan keluarga.
- Menurut Misbakhun, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 harus memberi perhatian khusus terhadap kondisi kelas menengah.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti semakin beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok kelas menengah, mulai dari beban cicilan, kenaikan biaya pendidikan, hingga kebutuhan untuk menjaga tabungan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Menurut Misbakhun, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 harus memberi perhatian khusus terhadap kondisi kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
“Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya,” kata Misbakhun kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Misbakhun menilai, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai menekan kelompok kelas menengah.
Sebab itu, target pertumbuhan ekonomi pada 2027 harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, melainkan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, serta menjaga daya beli masyarakat.
Baca juga: Harga Pertamax Naik 32 Persen, PKS Sebut Kelas Menengah Paling Terpukul, Pertalite Harus Diawasi
Misbakhun menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Ketika kelompok ini memiliki kepercayaan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, maupun berinvestasi, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih kuat.
Sebaliknya, jika kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi memengaruhi penciptaan lapangan kerja.
“Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak,” ucapnya.
Baca juga: Adu Spanduk Aksi Kamisan di Tugu Yogya Vs Jahit Mulut di Lampung
Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Misbakhun menekankan bahwa target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan negara dan reformasi fiskal yang berkualitas, bukan dengan menambah beban masyarakat yang selama ini telah patuh membayar pajak.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” pungkasnya.