TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun untuk tahun 2027 guna mendukung penyelenggaraan transportasi nasional, terutama di bidang keselamatan, konektivitas wilayah, dan pelayanan transportasi.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Dudy menjelaskan, pagu indikatif atau alokasi anggaran sementara yang diterima Kemenhub tahun 2027 sebesar Rp28,34 triliun belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan transportasi nasional.

"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang diarahkan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan dengan konektivitas wilayah serta keberlangsungan operasional kementerian," ujar Dudy.

Kemenhub merinci sejumlah kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dari pagu indikatif saat ini. Kebutuhan tersebut meliputi dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp7,98 triliun.

Dukungan pelayanan transportasi sebesar Rp9,17 triliun. Pelayanan transportasi perintis sebesar Rp957 miliar serta kebutuhan belanja pegawai sekitar Rp2 triliun.

"Pada tahun 2027 fokus program prioritas Kementerian Perhubungan tetap diarahkan pada sasaran utama yaitu keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi," tegas Dudy.

Dari total pagu indikatif Rp28,34 triliun, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja nonoperasional sebesar Rp20,88 triliun atau 73,65 persen. 

Baca juga: PKP Minta Tambahan Anggaran Rp 96 Triliun untuk Bangun 2 Juta Rumah

Sementara itu, belanja pegawai mencapai Rp5,03 triliun dan belanja barang operasional sebesar Rp2,43 triliun. Porsi terbesar anggaran Kemenhub akan digunakan untuk program infrastruktur konektivitas dengan nilai Rp19,10 triliun atau sekitar 67,38 persen dari total pagu.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan dan vokasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi.

Sementara jika dibandingkan dengan kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2025–2029, pagu indikatif 2027 masih jauh dari ideal.

Baca juga: Rosan Ajukan Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp578 Miliar ke DPR

Kebutuhan anggaran berdasarkan program strategis 2027 mencapai Rp46,21 triliun. Dengan pagu indikatif yang tersedia, masih terdapat kekurangan atau gap anggaran sekitar Rp17,87 triliun.

Sementara jika dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran Kemenhub pada 2027 yang mencapai Rp55,16 triliun, selisih anggaran bahkan mencapai Rp26,82 triliun.