Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan terdapat satu orang positif terinfeksi virus Corona (Covid19).
Sebelumnya, Rumah Sakit Rujukan penderita terinfeksi Covid19 di Yogyakarta memeriksa total 17 orang pasien yang terindikasi virus mirip Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
Adapun 12 orang lainnya dinyatakan negatif dan 4 orang lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium pusat.
Baca: Anies Baswedan Ubah Jadwal Operasional Transjakarta, MRT, dan LRT Guna Cegah Penyebaran Corona
Dalam menindaklanjuti kasus ini, melansir situs resmi pemerintah DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melangsungkan konferensi pers di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Minggu siang (15/3/2020).
Sri Sultan Hamengku Buwono X akan menindaklanjuti penanganan pasien terindikasi virus Covid19 agar tidak terjadi perluasan penyebaran wabah ini.
Di antaranya, akan pemerintah pusat DIY akan menanggung pembiayaan terhadap pasien yang dinyatakan positif mengidap virus Covid19.
Sedangkan untuk pasien terindikasi virus Covid19, namun oleh dokter dinyatakan negatif atau termasuk Orang dalam Pemantauan (ODP) maka akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Kendati demikian, pemeriksaan DIY belum menyatakan wilayahnya sebagai daerah dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Pemerintah DIY juga belum mengambil keputusan lock down untuk wilayahnya.
Namun, disampaikan Sri Sultan, ketentuan lock down dapat masih mungkin untuk diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi ke depannya.
Sementara, wisata di DIY masih belum dilakukan penutupan seperti halnya DKI Jakarta.
Masih banyak para wisatawan baik lokal maupun internasional yang berkunjung atau berwisata ke objek-objek hiburan di DIY.
Penetapan tidak dilakukannya skema lock down wilayah tersebut telah melalui pertimbangan terhadap beberapa sektor, salah satunya ekonomi.
Baca: 4 Fakta Bentuk Virus Corona di Mikroskop: Berduri & Mirip SARS
Pemerintah DIY berpandangan, apabila diberlakukan lock down pada wilayahnya, maka tentu masyarakat akan terdampak persoalan pendapatan.
Oleh karena itu, dalam penangannya pemerintah DIY tetap melakukan observasi terkait perkembangan situasi wilayahnya dan kondisi faktual Indonesia.