Baca tanpa iklan
AHY berharap dengan merealokasi anggaran negara dari sektor-sekor yang bisa ditunda ke fasilitas kesehatan dan tenaga medis demi mempercepat penanganan virus ini.
"Peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan," tuturnya.
Kemudian langkah tersebut di arahkan ke wilayah perkotaan, mengingat kerentanan penyebaran COVID-19 terdapat di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
"Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat, imbuh AHY.
Baca: Wali Kota Bogor Bima Arya Positif Corona, Dapat Doa dari Keluaga Besar PAN
Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis menjadi rekomendasi keempat kepada pemerintah.
AHY memandang, kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis corona ini, perlu diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya;
Sehingga daya beli masyarakat, khususnya yang terkategori miskin dan tidak mampu (the bottom forty).
"Kita juga harus meyakinkan bahwa pemerintah mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri. Jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali," kata AHY mengingatkan.
Bagi AHY, COVID 19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melaikan perekonomian masyarakat.
Untuk itu, ia memberikan rekomendasi kelima yang meminta pemerintah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response).
Selain itu tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius juga dinilai sangat penting.
"Social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi dan juga stok komoditas barang. Belum lagi ditambah oleh tekanan pasar modal, tekanan depresiasi Rupiah, penurunan harga minyak global, serta potensi capital outflow secara besar-besaran," beber AHY.
Baca: Sederet Manfaat Jamu Kunyit Asam untuk Kesehatan Tubuh, di Antaranya Meningkatkan Kekebalan Tubuh
Di sisi lain pelaku UMKM juga tidak boleh di lupakan.
Pemerintah diharapkan memberikan kelonggaran ke pelaku UMKM dalam membayar kredit di tengah perlambatan ekonomi yang parah.
"Kebijakan pemerintah untuk merelaksasi pajak penghasilan, pajak impor dan percepatan restitusi, sebagai respons cepat terhadap situasi ekonomi hari ini," tandasnya.