Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Plan International Indonesia (YPII) menyebut bantuan sosial kepada kaum difabel belum sampai.
Penyandang difabilitas pun didampingi dan difasilitasi YPII untuk bicara langsung kepada pemerintah terkait bantuan kepada mereka.
"Sehingga harapannya responsnya ini memikirkan kebutuhan mereka, mendengarkan suara mereka," kata Executive Director Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti, dalam siaran BNPB, Minggu (17/5/2020).
Baca: Polisi Inggris Tangkap 19 Pengunjuk Rasa Tolak Social Distancing di London
YPII sendiri bekerja di bagian Indonesia Timur, khususnya NTT dan NTB.
Di sana, Dini menyebut banyak kaum difabel yang kehilangan pekerjaannya di sektor informal.
"Jadi yang misalnya memijat, buka service sol sepatu, atau buka warung kecil-kecilan, terdampak secara ekonomi," katanya.
Baca: ICW Desak Pemerintah dan DPR Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19
Meski begitu, YPII melatih mereka untuk bertahan hidup dengan bekerja di bidang yang tengah dibutuhkan, seperti menjahit masker.
Alasannya, kaum difabel tak mungkin terus menunggu bantuan dari pemerintah tanpa melakukan apa-apa.
Baca: Jokowi dan DPR Ditantang Jelaskan Kekebalan Hukum dalam Perppu Corona di Sidang MK
"Sekarang (bantuan) kabarnya baru pendataan, mereka belum dapat. Jadi mereka juga harus berdaya untuk bisa bangkit sendiri," katanya.
Masyarakat Wajib Menggunakan Masker Kain Saat Keluar Rumah
Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan masker kain saat berada di luar rumah.
Baca: Update Corona di Seluruh Dunia 9 April 2020: Indonesia Masuk 20 Besar Korban Meninggal Terbanyak
Anjuran ini merujuk pada rekomendasi WHO terkait pencegahan penularan virus corona.
"Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi WHO, kita jalankan masker untuk semua."
"Semua harus menggunakan masker," kata Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang diunggah kanal Youtube BNPB, Minggu (5/3/2020).