Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya mengenai rencana penerapan new normal atau kenormalan baru pemerintah pusat.
Muhammadiyah menyinggung tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sifatnya membatasi, sedangkan new normal sifatnya seperti relaksasi.
Pewacanaan new normal di tengah PSBB yang belum tuntas penerapannya ini dinilai membingungkan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dr H Abdul Mu'ti MEd dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (28/5/2020).
"Berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang new normal akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat," ujar Abdul Mu'ti.
Dalam pernyataan itu, Abdul Mu'ti menyebut informasi pemerintah yang simpang siur bisa menjadi sumber permasalahan antara penegak hukum dan warga.
Baca: KPAI Ingatkan Bahaya yang Mengintai Pelajar Jika New Normal Berlaku di Sekolah
Baca: Ini Tahapan Sebelum Sektor Pariwisata Dibuka Saat New Normal
Kedua pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai aturan dari pemerintah sehingga rawan terjadinya kekerasan antara aparat kepada warga sipil.
"Di satu sisi, pemerintah masih memberlakukan PSBB, tapi pada sisi yang lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi," kata Abdul Mu'ti.
"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat."
"Bahkan, demi melaksanakan aturan, kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," paparnya.
Belum selesai dengan PSBB, kini pemerintah sudah mewacanakan new normal.
Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif terkait penerapan new normal agar tak ada salah tafsir.
Baca: Tren Diprediksi Bergeser, Jokowi: Negara Lain Sudah Siapkan New Normal di Sektor Pariwisata
Baca: DPR Minta Bentuk Tim Khusus Tangani New Normal di Pesantren
"Demikian halnya dengan new normal, perlu adanya penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new normal," kata Abdul Mu'ti.
"Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing," sambungnya.
Sejauh ini, kebijakan pemerintah di berbagai daerah dengan membuka pusat perbelanjaan dan menutup rumah ibadah sudah menimbulkan konflik di masyarakat.