Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Brigjen TNI (Purn) dr Alexander K Ginting S Sp P(K) FCCP mengatakan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk menangani covid-19 didapatkan dari proses.
Pertama yakni masyarakat memahami apa yang harus ia kerjakan.
Kedua, masyarakat memahami protokol kesehatan yang dikerjakan itu adalah untuk melindungi diri, keluarga, atau orang dekatnya.
Baca juga: Kemendikbudristek: Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 Dinamis Mengikuti Aturan Pemerintah
Untuk itu, kata dia, komunikasi risiko berperang penting.
Hal tersebut disampaikannya dalam Talkshow bertajuk "Update RSDC Wisma Atlet: Bangun Kolaborasi Atasi Pandemi" yang disiarkan di kanal Youtube BNPB Indonesia pada Kamis (15/7/2021).
"Komunikasi risiko itu tidak mungkin kita pakai dengan bahasa Jakarta, dengan bahasa yang dari media, yang sulit dipahami mungkin kalau itu di daerah atau bagi mereka yang rakyat pelaku pasar yang dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
Oleh karena itu memang untuk komunikasi risiko harus diterjemahkan berdasarkan budaya lokal masing-masing," kata Alex.
Baca juga: Malaysia akan Berhenti Gunakan Sinovac, Beralih Gunakan Vaksin Covid-19 Pfizer
Jika komunikasi risiko tersebut tidak diterjemahkan maka akan menimbulkan pengabaian atau penolakan dari masyarakat.
Ia mencontohkan dengan kasus yang terjadi di Bangkalan ketika mereka yang menuju Surabaya dilakukan penyekatan dan swab.
"Tapi karena ketidakmengertian, pencolokan hidung dan tenggorokan itu dianggap sesuatu yang membuat mereka merasa tidak diorangkan, diwongkan, akhirnya mereka memberontak," kata dia.
Demikian juga apabila masyarakat menganggap bahwa aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk menghindari kerumunan akan melonggarkan silaturahmi di antara mereka.
Baca juga: Begini Nasib 3 Elite PAN yang Bikin Pernyataan Kontroversi Terkait Covid-19
Padahal, kata dia, silaturahmi dalam masa pandemi tentu akan berbeda implementasinya.
Oleh karena itu, kata dia, perlu diajak tokoh-tokoh masyarakat, budaya, agama, di daerah untuk bisa bersama-sama menyampaikan bahwa pandemi adalah ancaman terhadap manusia karena penularannya antara manusia dengan manusia.