Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus bekerja keras memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Pemerintah memastikan ketersediaan vaksin masih aman, termasuk di Bio Farma.
"Pemerintah terus mempercepat distribusi vaksin Covid-19 ke seluruh pelosok daerah.
Stok di pusat (Bio Farma) aman, itu yang dikawal cepat proses produksi dan distribusinya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok,” kata Sekretaris Perusahaan sekaligus Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto, Kamis (29/7/2021).
Menurut Bambang, komitmen itu dibuktikan dengan kedatangan 21,2 juta dosis vaksin bentuk bulk atau bahan baku produksi Sinovac di Jakarta pada Selasa (27/7) lalu.
Dengan demikian total vaksin bulk yang telah diterima Indonesia kini menjadi 144,7 juta dosis vaksin yang setelah diolah Bio Farma diperkirakan menjadi sekitar 117,3 juta dosis vaksin bentuk jadi.
Baca juga: Dorong Percepatan Herd Immunity, Pelaku Industri Kreatif Vaksinasi Tahap 2 ke Karyawan
Apabila ditambah dengan vaksin jadi yang telah datang, total vaksin yang dimiliki Indonesia kombinasi vaksin dalam bentuk bulk dan vaksin sebanyak 173,1 juta dosis vaksin.
"Rencananya pada Agustus 2021 nanti Indonesia akan kembali kedatangan vaksin Covid-19 sebanyak 45 juta dosis yang terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna dan Pfizer" katanya.
Bambang memaparkan, per 27 Juli Bio Farma telah mendistribusikan 80 juta dosis vaksin ke 34 provinsi di Indonesia dengan rincian Vaksin CoronaVac (Vaksin Jadi merek Sinovac) sebanyak 3 juta dosis, Vaksin Covid-19 (Vaksin produksi Bio Farma dari bahan baku Sinovac) sebanyak 65,7 juta, dan AstraZeneca sebanyak 11,3 juta.
Baca juga: PMI Kota Jakarta Pusat Gelar Vaksinasi untuk Percepat Penanganan Covid-19
"Jumlah itu belum termasuk vaksin Moderna dan Sinopharm (Vaksin Gotong Royong)," katanya.
Terkait distribusi vaksin, kata Bambang, pemerintah sangat memegang teguh prinsip keadilan dan mempertimbangkan tingkat risiko tiap wilayah. Sehingga, pembagiannya pun akan berbeda-beda.
Bambang juga memastikan Pemerintah pusat akan terus mengirimkan vaksin-vaksin ke berbagai daerah dengan memegang teguh prinsip keadilan dan mempertimbangkan tingkat risiko tiap daerah. Sehingga, pembagiannya berbeda-beda di tiap daerah.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan stok vaksin Covid-19 untuk mendahulukan pemberian dosis pertama serta memakai strategi berbasis risiko.
Baca juga: Pemprov DKI Pelajari Usulan Vaksin Jadi Syarat Beraktivitas di Kantor dan Pusat Perbelanjaan
Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan keterbatasan ketersediaan vaksin di sejumlah daerah terjadi lantaran vaksin Covid-19 datang secara bertahap dan tidak serentak. Sementara, Kemenkes menurutnya tak bisa memprioritaskan seluruh provinsi sekaligus untuk saat ini.
"Dengan jumlah vaksin yang saat ini, kalau belum waktunya menerima vaksinasi dosis kedua, sebaiknya stok vaksin yang ada itu diberikan pada vaksin pertama," kata Nadia dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Selasa (27/7).
Namun demikian, pihaknya meminta tetap memprioritaskan dosis kedua apabila berdasarkan perhitungan pemda banyak yang membutuhkan pemberian dosis lanjutan akibat interval vaksin yang sudah dekat, yakni 28 hari pada Sinovac dan 3 bulan pada AstraZeneca.
"Kita memberikan, mengirimkan, per minggunya untuk vaksin berikutnya," kata dia.
Nadia juga meminta agar pemda melakukan vaksinasi di wilayahnya masing-masing berdasarkan pendekatan zonasi risiko. Artinya, pemda juga harus memprioritaskan vaksinasi pada sejumlah kawasan di daerahnya yang memiliki risiko penularan Covid-19 tinggi.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu lantas mencontohkan, pemerintah pusat mengalokasikan 50 persen stok vaksin yang ada saat ini untuk Jawa-Bali.
Pun dari Jawa-Bali itu 50 persen darinya kembali diprioritaskan untuk 57 kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan aglomerasi.
"Pemda harus membuat strategi, artinya dalam membagi vaksinasi tidak bisa sama ke seluruh kabupaten/kota, harus difokuskan memang kepada yang jumlah kasus sangat tinggi dan laju penularan sangat tinggi," ujar Nadia.(tribun network/rin/dod)