Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus gencar melaksanakan program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
Namun, menurut beberapa kalangan program vaksinasi dirasa belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.
Menurutnya cara pemerintah masih pasif bagi masyarakat desa
"Caranya masih pasif. Butuh proaktif ke masyarakat. Padahal kita tahu kelompok petani keluar dari desa terhambat dari geografis dan lainnya," ungkapnya secara virtual, Selasa (8/9/2021).
Di sisi lain kata Dewi ada tantangan yang cukup penting yaitu perspektif Masyarakat.
Baca juga: Banyak Masyarakat Pilih-pilih Vaksin Covid-19, Kemenkes: Semua Vaksin Sama Baiknya
Hal ini dipicu karena akses informasi yang masih minim.
"Akses tingkat kampung belum memadai. Bahkan belum tahu berita di luar. Belum ada proses efektif pihak terkait sampai tingkat desa membangunkan pengetahuan dan narasi tandingan," katanya.
Menurut Dewi, untuk di daerah perdesaan, butuh proses edukasi yang ramah.
Serta mudah dipahami masyarakat kaum petani.
Mereka butuh pendekatan edukasi yang friendly sehingga meminimalisir perspektif ragu dan kekhawatiran.
Baca juga: KSAL Wakili Panglima TNI Berangkatkan Satgas Covid-19 ke Papua Gunakan Pesawat TNI AU
Terlebih di desa pun kerap terjadi konflik agraria.
"Pada umumnya program pembangunan rata-rata enggan masuk ke konflik agraria. Pembangunan jalan, masuk listrik dan sebagainya, memang banyak terhambat. Sehingga berdampak keswadayaan dan kemandirian," katanya.
Sehingga program vaksin perlu berkolaborasi dengan organisasi adat, nelayan, petani dan koalisi nasional.
Kadangkala kata Dewi ada rasa ragu masyarakat terhadap pemerintah dan kepolisian.