Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan memandang, perlu pemerataan persebaran vaksin Covid-19 demi transisi ke fase Endemi.

Langkah tersebut perlu diambil sebelum vaksin memasuki masa kedaluwarsa, dan sebelum vaksin booster digalakkan. Sebab, banyak daerah yang belum mendapatkan vaksin dosis dua dan tiga.

Baca juga: CDC Afrika: Tingkat Vaksinasi Rendah, Pandemi Covid-19 Masih Mengancam

Hal ini juga untuk mendukung pernyataan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Yaitu ia menilai garis finis pandemi COVID-19 sudah mulai terlihat. Dia mendesak masyarakat agar berlari lebih kencang dan tetap waspada.

Salah satu strategi dalam menambah kecepatan lari itu adalah pemberian vaksin COVID-19. Baik vaksin pokok dosis 1 dan 2, juga dosis 4 (booster kedua) yang bisa melipatgandakan imunitas.

Booster juga bisa melindungi orang tua, penyandang komorbid, atau kelompok rentan dari penularan COVID-19. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pemerataan pemberian vaksin.

Sebab, belum semua masyarakat mendapat vaksin, bahkan untuk dosis 1. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 18 September 2022, dari target 234,6 juta warga, ada 30,34 juta orang belum menerima vaksin sama sekali, atau 12,93 persen.

Baca juga: Jemput Bola Vaksin Covid-19 untuk Kelompok Disabilitas Perlu Dilakukan

Sedangkan untuk dosis 2, ada 63,73 juta orang atau setara 27,16% yang belum mendapatkannya.

Koordinator Disinfokom Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah, Budi Santoso S.Psi M.KM
mengatakan bahwa berdasarkan kategori wilayah, vaksinasi di luar Jawa masih kurang.

Faktor penyebabnya beragam. Mulai dari akses ke lokasi vaksin, hingga ketersediaan vaksin.

“Saat ini, kami gencar menggelar vaksinasi di luar Jawa seperti NTT, Kalimantan, dan Sulawesi,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (19/9/2022).

Pemerataan vaksin hingga ke penjuru daerah penting dilakukan demi menghindari ketidaktuntasan pencegahan Covid-19 jika belum semua warga beroleh vaksin.

Budi menjelaskan vaksinasi di luar Jawa masih tahap mengejar dosis dua dan booster satu. Pencapaian vaksin dosis dua belum seperti dosis satu karena keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi mulai kendor seiring dengan pelonggaran aktivitas publik.

Baca juga: Pemerintah Dorong Keluarga dan Pihak PAUD Lakukan Vaksin Covid-19 untuk Lindungi Anak

Untuk itu, Muhammadiyah tidak saja menggelar program vaksinasi, tetapi juga melancarkan promosi dan edukasi secara online dan offline. “Sebelum vaksin, publik diedukasi bahwa vaksin itu aman, halal, dan menyehatkan,” kata Budi.

Hingga saat ini, rerata nasional vaksinasi dosis pertama mencapai 87%. Secara umum, vaksinasi dosis ini sudah mencapai di atas 70%.

Capaian tertinggi ada di Jakarta (135%) dan Bali (106,2%). Namun, di luar Jawa, capaian vaksinasinya rendah terutama di Indonesia bagian timur, yakni Papua (30,31%), Papua Barat (56,82%), dan Maluku (67,52%).

Dia menjelaskan, perlu ada penyesuaian antara data penempatan stok vaksin dengan kebutuhan vaksin. Sebab, kebanyakan daerah yang belum merata vaksinasinya adalah di Indonesia bagian Timur.

Sementara, masalah stok vaksin selama ini adalah banyak yang sudah kedaluwarsa.
Pada awal September ini, ada sekitar 40,2 juta vaksin yang habis masa pakainya. Hal ini patut disayangkan.

Masih banyak warga yang membutuhkan vaksin, namun tidak mendapatkannya. Padahal, manfaatnya akan didapat jika disalurkan untuk mendukung program vaksinasi di daerah terpencil atau kelompok rentan.