Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai Indonesia masih memiliki banyak PR setelah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), karena situasi masih rawan.
PR yang perlu diterapkan tersebut, kata Dicky adalah tentang membuat masyarakat Indonesia mandiri dalam menerapkan protokol kesehatan.
Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan PPKM dicabut per hari Jumat (30/12/2022) lalu melalui Live Konferensi Pers Channel YouTube Sekretariat Negara.
"Pada hari ini, pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022."
"Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," kata Jokowi.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Tetap Imbau Masyarakat Waspada Penyebaran Covid-19 Meski PPKM Dicabut
Dicky menegaskan, wabah Covid-19 yang masih ada ini perlu diintervensi karena situasi yang masih rawan dan berpotensi terburuk.
"Ketika kita benar-benar angkat itu dan sebebas-bebasnya, ini loss ya dan rawan sekali."
"Karena kan situasinya masih pandemi. Situasinya masih wabah yang memerlukan adanya intervensi PHSM (public health and social measures)," ungkap Dicky, Minggu (1/1/2023).
Menurut Dicky sendiri, pemerintah harus mengganti PPKM.
Jadi, tidak hanya sekadar mencabutnya saja.
Lantaran soal penggunaan masker, vaksinasi Covid-19 hingga sanitasi masih diperlukan di Indonesia.
Seharusnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker, cuci tangan, dan vaksin sudah terbangun sejak PPKM berlangsung.
Baca juga: Meski Resmi Dicabut, PPKM Diterapkan Lagi Jika Kasus Covid-19 Melonjak
Namun, pada kenyataannya masih banyak yang tidak menyadari betapa pentingnya hal-hal tersebut.
Dicky pun menjadi khawatir akan kesadaran masyakarat Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan semakin memburuk setelah PPKM dicabut.
"Nah ini kan banyak yang belum (menyadari). Kalau bicara masker, banyak masyarakat yang bahkan enggak mau pakai masker," ungkapnya.