Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) siap melakukan kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (kemendes dan PDTT) dalam mengembangkan program satu desa satu produk (one village one product / OVOP) untuk mempermudah aktivitas perdagangan online (e-commerce) produk desa.
“Kemenkop sudah lama mengembangkan program OVOP baik dari sisi produksi maupun pemasarannya, misalnya komoditi gula semut di Kulonprogo Jogjakarta, maupun Virgin Coconut Oil (VCO) di Purworejo, berbagai olahan krupuk di Tasikmalaya dsb,” kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta di Jakarta Rabu (24/8).
Terkait OVOP yang Kemenkop dan UKM sudah melakukan kerjasama dengan Korean Trade Investment Promotian Agency (KOTRA) yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama dan mendukung gerakan One Village One Product (OVOP).
KOTRA didukung oleh perusahaan-perusahaan besar Korea yang berinvestasi di Indonesia seperti Cheil Jedang, Samsung Electronics, Hana Bank, PT Eagle, dan Lottemart.
Peran perusahaan-perusahaan tersebut adalah memfasilitasi koperasi binaannya untuk meningkatkan kualitas produk seperti gula semut, mulai dari memfasilitasi pengadaan teknologi untuk memperbaiki proses produksi, peningkatan kualitas kemasan hingga pemasaran baik di dalam negeri antara lain melalui jaringan pemasaran Lottemart, dan melalui media internet maupun melalui pemasaran ekspor.
“Selain itu Kemenkop dan UKM juga sudah bekerjasama dengan Telkom untuk membuat Kampung Digital, guna mengembangkan pemasaran produk OVOP, yang baru saja diresmikan di desa Celuk, Kab Gianyar Bali yang terkenal dengan kerajinan perak,”tambah Wayan Dipta.
Dengan memanfaatkan teknologi maka OVOP tak akan ketinggalan zaman.
Peran teknologi tidak bisa dipungkiri sebagai sarana yang paling efektif untuk mempromosikan hasil produk yang tidak hanya menyarar pasar dalam negeri tetapi juga ke mancanegara.
Berdayakan Koperasi
I Wayan Dipta mengatakan, dalam pengembangan OVOP diperlukan kerjasama antar instansi sehingga melahirkan sinergi.
"Sekarang bukan eranya lagi ego sektoral dalam pembangunan, sebaliknya sangat dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dalam mengembangkan perekonomian daerah terutama terkait OVOP,” katanya.
Karena itu pihaknya mengusulkan memberdayakan sumber daya yang sudah ada, mislanya soal BUMDses yang akan dibentuk.
“Kenapa tidak diberdayakan saja KUD KUD di desa sebagai lembaga yang bertugas melayani petani sampai mengembangkan produk ungggulan, katanya. Hal itu karena badan hukum di Indonesia, hanya mengenai PT (Perseroan Terbatas) dan Koperasi saja. Kalau bikin PT mungkin terlalu lama, jadi sebaiknya digabung saja sama Koperasi yang sudah ada,” katanya.
Sebelumnya Eko Putro Sandojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meyakini program itu akan memperluas jaringan pasar perdesaan.
Dengan begitu, setiap desa dituntut untuk memproduksi satu produk unggulan untuk dijual ke pasar e-commerce.
“Program desa online bisa kita kaitkan dengan e-Commerce, tapi kalau tidak ada produk unggulan dalam satu kecamatan atau minimal untuk desa, nanti akan susah. Saya ingin ke depan desa akan membantu kota, bukan kota membantu desa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (22/8/2016).
Saat ini, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang menyimpan potensi ekonomi jika diberdayakan dengan maksimal.
Peningkatan taraf hidup desa menjadi hal penting untuk mendorong kemajuan perdesaan.
Dia berharap dengan tertampungnya alokasi dana desa dari pemerintah daerah ke badan usaha milik desa (BUMDes) dapat mendatangkan pendapatan bagi desa.
Selanjutnya, perusahaan swasta dan perusahaan negara diharapkan dapat berinvestasi di desa terutama dalam bentuk pasca panen.“Kami upayakan agar industri bisa masuk ke desa, atau desa bisa bikin pelatihan yang bisa bekerja di luar desa, sehingga bisa membawa incomemasuk desa,” katanya.