Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Belum lama Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara membantu petani di daerah.
Badan layanan umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) itu kembali menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Jepara.
Berbeda dengan sebelumnya, kerjasama kali ini dilakukan untuk membantu nelayan dan petani garam.
Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani dalam agenda Temu Wicara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan nelayan dan petani garam di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
Menurut Wakil Bupati Jepara Subroto, Kecamatan Kedung merupakan wilayah yang didominasi oleh nelayan serta petani garam.
Sebagian besar di antaranya masih kesulitan mengembangkan usaha mereka lantaran keterbatasan teknologi juga keterbatasan pasar.
Pria yang akrab dipanggil Broto itu berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar nelayan dan petani garam di sana mendapat bantuan.
Sehingga mereka bisa mengembangkan usaha dan penghasilan yang diterima pun meningkat.
"Masih banyak yang kesejahteraannya perlu ditingkatkan," ungkap Broto.
Wilayah pesisir yang potensial serta lahan tambak mencapai 1.090 hektare, dia amat yakin nelayan dan petani garam di wilayahnya mampu menghasilkan produk yang baik.
Pemkab Jepara tidak berhenti mendorong mereka. Senada, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyebutkan, nelayan dan petani garam di Jepara memang perlu dibantu. Namun, tidak terus-menerus.
Dia ingin, mereka bisa berdikari dan mandiri. Untuk itu, bantuan yang diberikan hanya stimulus.
Ganjar mengungkapkan, bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam temu wicara harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh nelayan maupun petani garam di Jepara.
"Jadi, tahun depan dicek harus sudah berkembang," pintanya.
Orang nomor satu di Jateng itu pun mengungkapkan, pihaknya ingin membangun pabrik garam percontohan di Jateng.
Melihat potensi di Jepara, dia akan memprioritaskan pembangunan pabrik garam percontohan itu di kota ukir.
Keberadaan pabrik itu diyakini bakal membuat kualitas garam dari Jepara meningkat.
"Nanti saya dan Bu Menteri (Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) minta Pak Presiden (Joko Widodo) supaya impor garam dikurangi," kata dia berjanji.
Selain membahas berbagai hal mengenai nelayan, petani garam juga dapat perhatian Susi.
Dia pun berencana merevitalisasi kanal-kanal garam di Jepara.
Bahkan, dia juga meminta agar perusahaan yang membeli garam dari petani garam di Jepara menaikkan harga beli.
Sehingga program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu petani garam berjalan lancar.
"Memang butuh sinergi banyak pihak," jelasnya.
Termasuk di antaranya bantuan permodalan untuk nelayan maupun pengusaha garam.
Berkaitan dengan hal itu, Susi meminta lembaga keuangan turun tangan.
LPDB termasuk salah satu yang diandalkan oleh Pemkab Jepara untuk menyuntikkan tambahan modal kepada nelayan dan petani garam.
Berdasarkan keterangan Direktur Utama LPDB Kemas Danial, lembaganya sudah menyiapkan dana Rp 10 miliar untuk membantu petani garam di Jepara. Namun, angka itu bisa saja bertambah.
"Jumlahnya bisa lebih dari 10 miliar," ucap Kemas.
"Nanti tergantung kebutuhan petani garam," jelasnya.
LPDB memberikan bunga yang sangat rendah untuk setiap kredit lunak yang diberikan.
"Hanya 2,5 persen per tahun," ungkap Kemas.
Angka itu jauh lebih kecil dari bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 persen.
Namun demikian, dia menegaskan, suntikan modal yang diberikan oleh LPDB harus dikembalikan.
Sebab, dana yang disebar kepada mitra mereka bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Untuk itu, pihaknya pun banyak menjalin kerja sama.
LPDB sepakat menjalin kerja sama dengan PT Garam dan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo).
"Kami kerja sama dengan PT Garam dan (Perum) Perindo untuk membantu market (pasar) petani garam," ujarnya.