Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan groundbreaking, atau peletakan batu pertama, pembangunan Laboratorium Ilmu Hayati Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kalimantan Utara, Selasa (25/5/2021).
Peletakan batu pertama secara simbolis ini dilakukan atas permintaan Rektor UBT Adri Patton. Ketua DPD RI sendiri hadir di UBT bersama sejumlah senator, yaitu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi.
Empat Senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara juga turut mendampingi. Mereka adalah Martin Billa, Asni Hafid, Hasan Basri, Fernando Sinaga (Wakil Ketua Komite I DPD).
Rektor UBT mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran LaNyalla dan rombongan senator. Adri Patton juga berharap para senator dapat membantu komunikasi kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di UBT.
“Kami yakin Ketua DPD berani menyampaikan demi kebaikan masyarakat. Kami juga harap dukungannya agar UBT bisa membuka Fakultas Kedokteran. DPD RI adalah penyambung aspirasi dan DPD adalah milik rakyat,” kata Adri.
Sebelum melakukan groundbreaking, LaNyalla terlebih dahulu menjadi keynote speaker dalam FGD ‘Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara’ yang digelar UBT.
LaNyalla menyampaikan mengenai pembangunan Kaltara sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Ia menyebut Kaltara merupakan provinsi baru yang beruntung sekaligus punya beban dan tanggung jawab besar untuk menyukseskan program strategis nasional.
Seperti diketahui, pemerintah sudah menetapkan sejumlah program pembangunan strategis di Kaltara. Di antaranya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan.
“Karena itu, penataan ruang harus diprioritaskan, mengingat pengaruhnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Karena kegiatan di dalamnya mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di kawasan perbatasan darat dan laut,” ucapnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan agar Kaltara tidak mengabaikan imbas pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Filipina.
LaNyalla menyoroti sejumlah permasalahan seperti penyelundupan barang dan perdagangan manusia yang menjadi potensi ancaman bagi negara.
“Termasuk imbas eksploitasi sumber daya alam Kalimantan Utara yang melimpah tetapi tidak terkelola, seperti pencurian ikan, penyelundupan kayu, dan pencurian kekayaan alam lainnya juga menjadi potensi ancaman,” tambahnya.
Untuk itu, ia mengingatkan perlunya peningkatan pertahanan di kawasan perbatasan menyusul imbas politik ekspansional Malaysia, seperti klaim wilayah teritorial setelah kasus Sipadan dan Ligitan. Selain itu juga aksi provokasi atas wilayah Blok Ambalat.
Secara khusus, mantan Ketua Umum PSSI itu menitipkan pesan untuk Kota Tarakan. LaNyalla mendorong agar kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara itu bisa setara dengan negara Singapura.
“Kota Tarakan posisinya unik, karena terpisah dari pulau induk Kalimantan. Pulau Tarakan merupakan Kota Pulau. Mirip dengan Singapura,” ungkapnya.
Posisi geografis yang unik dianggap bisa menjadi nilai lebih untuk peningkatan pembangunan di Tarakan. Di satu sisi, Tarakan merupakan jalur transit antar-pulau dan antar-kabupaten/kota di sekitarnya. Di sisi lain, Pulau Tarakan mempunyai batas internasional dengan Malaysia dan Filipina yang memberikan keuntungan untuk perdagangan.
“Peran ganda ini tentu saja berimplikasi terhadap intensitas dan jenis kegiatan sosial-ekonomi kota. Karena Kota Tarakan dilewati alur laut menuju dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, saya berharap, Kota Tarakan berkembang seperti Singapura,” sebutnya.
LaNyalla pun menyatakan DPD RI juga mendukung visi terwujudnya Kota Tarakan sebagai Smart City yang bertujuan membentuk kota yang aman, nyaman, serta memperkuat daya saing perekonomian. Ia juga mendorong Kota Tarakan untuk mengembangkan beragam infrastruktur fisik dan non-fisik atau sosial.
“Pengembangan tersebut sebagai struktur fasilitas dan layanan dasar untuk kepentingan umum yang cepat, mudah, murah, dan adil,” urainya. (*)