Baca tanpa iklan
“Seharusnya negara memberi dukungan kepada mereka. Pemerintah bisa menghidupkan sektor tekstil kembali dengan melakukan belanja produk IKM di sektor tekstil lokal, untuk seragam instansi atau baju dinas. Jadi menurut saya belanja baju dinas dari brand luar dengan kondisi pabrikan lokal banyak bertumbangan seperti saat ini sangat tidak masuk akal,” tegas LaNyalla.
Selain Ketua DPD RI, reaksi keras pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang pun muncul dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Menyikapi maraknya kontroversi, DPRD Kota Tangerang akan mengadakan rapat dalam waktu dekat. Terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan, salah satunya membatalkan rencana tersebut. (*)