Baca tanpa iklan
Puan Maharani : Politik Bukan Hal yang Tabu Bagi Perempuan
TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani secara resmi telah dilantik menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019).
Dengan dilantiknya Puan Maharani, menjadikan dirinya sebagai wanita pertama yang menjadi ketua DPR RI.
Hal itu menjadi yang pertama setelah 74 tahun belum ada ketua DPR perempuan.
Jika menilik kebelakang, hal ini seolah melanjutkan tradisi yang dimiliki keluarganya yang merupakan keturunan Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia (RI).
Sebab Ibu Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri juga mencatatkan diri sebagai Presiden wanita pertama yang pernah memimpin Indonesia.
Sehingga dengan kata lain, anak perempuan Soekarno, Megawati Soekarnoputri, menjadi Presiden perempuan pertama, dan kini cucu Soekarno, manjadi Ketua DPR perempuan pertama.
Baca: Puan Maharani Dilantik Jadi Ketua DPR RI Perempuan Pertama di Indonesia, Mendagri Ucapkan Selamat
Baca: Unjuk Gigi Kaum Perempuan di Parlemen, Mulai Ketua DPR RI Hingga Anggota Termudanya!
Sebelumnya, Puan telah mengutarakan harapannya sebelum dirinya dilantik.
Ia berharap dengan terpilihnya dirinya sebagai Ketua DPR, bisa menjadi inspirasi kepada kaum perempuan dalam berpolitik.
Menurutnya, dunia politik bukanlah suatu hal yang tabu bagi perempuan di jaman sekarang.
"Saya berharap bisa membuat inspirasi inspiratif bagi perempuan perempuan Indonesia bahwa ternyata politik itu bukan suatu hal yang tabu, politik itu dinamikanya berkembang, dinamikanya sangat dinamis namun ternyata bisa juga menghasilkan perempuan perempuan yang nantinya bisa membawa manfaat bagi Indonesia," ungkap Puan Maharani, dikutip dari TribunJakarta.
Sementara itu, dalam pidato sambutan setelah ditetapkan sebagai Ketua DPR seperti ditayangkan dalam kanal Youtube DPR RI, Puan berharap dukungan dari masyarakat.
Ia mengaharapkan masukan dan kritik yang positif serta objektif dalam bertugas nantinya.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari masyarakat, termasuk para pengamat dan kalangan media massa."
"Kita tidak antikritik, tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR dan dapat bersikap objektif dalam menilai kinerja kita semua," kata Puan Maharani.