Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengapresiasi kinerja PT. Petrokimia Gresik (PG) sebagai salah satu produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi berbagai macam pupuk dan bahan kimia untuk solusi agroindustri.
Dirinya mengakui kinerja yang dilakukan PT. PG sudah luar biasa di tengah permintaan pasar yang masih sangat tinggi.
"Jadi, jika pemerintah ingin mengembangkan PT. PG sebagai salah satu pioneer di perusahaan pupuk baik nasional maupun dunia, mungkin harus mengambil langkah-langkah aksi korporasi maupun aksi finansial untuk menyempurnakan lagi apa yang sudah berjalan di PT. PG saat ini," jelas Faisol saat memimpin pertemuan dengan jajaran direksi PT. PG, Kementerian BUMN, dan PT. Pupuk Indonesia (Persero), di Pabrik Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Sabtu, (16/11/2016).
Baca: Legislator Dorong Pemerintah Tetap Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai harus ada perbaikan di tengah persoalan yang dihadapi oleh PT. PG yakni terkait dengan terlambatnya pembayaran dana subsidi penyaluran pupuk (Public Service Obbligation/PSO) oleh Pemerintah.
Sehingga dalam hal ini, PT. PG harus melakukan langkah-langkah keuangan agar tidak terjadi masalah dalam cash flow.
“Untuk itu persoalan ini harus kita perbaiki, Komisi VI DPR tentu berharap agar PT. PG dapat meningkatkan laba bersih sehingga nantinya sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kita bisa lebih tinggi. Di samping itu pula kita berharap adanya peningkatan kinerja ekspor yang dilakukan oleh PT. PG,” ungkap Faisol.
Terkait fenomena impor Pupuk Urea yang terus meningkat, yang dalam jangka panjang akan berdampak pada kinerja produksi urea dalam negeri, politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II ini mengingatkan, agar PT PG untuk melakukan penguatan pasar.
Baca: Kemenag Harus Optimalkan Media Digital Untuk Jalankan Fungsi Keagamaan
Sehingga nantinya fenomena tersebut tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
“Aksi-aksi pasar yang bisa dilakukan oleh produk impor bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kinerja PT. PG dan hal ini tidak bisa dihindari. Memang sudah ada rencana-rencana jangka panjang yang sudah dilakukan oleh PT. PG, namun kita memerlukan roadmap yang lebih pasti sehingga nantinya kita tidak perlu khawatir kinerja dari PT PG ini akan terganggu oleh fenomena impor tersebut,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga yang turut mengapresiasi kinerja PT. PG, di tengah persoalan keterlambatan pembayaran dana subsidi penyaluran pupuk oleh pemerintah. Pasalnya, PT PG masih bisa mengembalikan dividen sebesar Rp 1,7 triliun kepada negara di tahun 2018.
Baca: Komisi VI Dorong Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai Sesuai Target
“Menurut saya ini patut diapresiasi. Untuk itu harus ada langkah-langkah konkrit yang bisa diberikan oleh pemerintah agar, selain dividen yang disetorkan ke negara naik, kapasitas produksi juga naik, sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi dan petani pun bisa meningkatkan kapasitas produksi masing-masing produk pertanian kita ,” pungkas Lamhot.
Politisi partai Golkar ini menilai kapasitas produksi industri pupuk di Indonesia harus terjamin dalam rangka memnuhi kebutuhan nasional. Bukan hanya menyangkut petani, namun jauh lebih dari itu yakni untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dari 230 juta jiwa penduduk Indonesia.
“Jika kapasitas produksi pupuk tidak bisa ditingkatkan secara masif, tentu dalam waktu yang akan datang bisa menjadi masalah bangsa. Untuk itu jangan sampai kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan kita yang pada akhirnya berujung kepada impor,” imbuh politisi dapil Sumatera Utara II ini.
Baca: RUU Narkortika Diusulkan Masuk Prolegnas
Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT. PG Rahmad Pribadi dalam sambutannya mengatakan PT. PG didirikan sejak tahun 1972 dan hingga saat ini memiliki 31 pabrik dengan kapasitas produksi hampir 9 juta ton.
Yang terdiri dari 5 juta ton pupuk dan sisanya adalah non pupuk.
“Sebagian besar pupuk dialokasikan untuk memenuhi tugas kita menopang upaya pemerintah mencapai ketahanan pangan dengan cara memberikan pupuk subsidi. Disamping itu, diluar dari sisa produksi yang tidak digunakan untuk pupuk subsidi, kita jual ke pasar non subsidi yang ada di dalam dan luar negeri,” tuturnya.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi VI DPR diantaranya, Sondang Tiar Debora Tampubolon, Sonny T. Danaparamita (F-PDIP), Lamhot Sinaga (F-PGolkar), Khilmi, Andre Rosiade (F-PGerindra), Nasim khan, Marwan Ja’far (F-PKB), Melani Leimena Suharli (F-PD), Amin (F-PKS), dan Eko Hendro Purnomo (F-PAN). (*)