TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai warga terdampak Covid-19.
Hal itu dikatakan Puan Maharani ketika menghadiri penyerahan bantuan nontunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kab. Tangerang, Selasa (23/6/2020).
“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang di berikan pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Dipergunakan untuk apa?” ungkap Puan.
Baca: Puan Maharani Pastikan DPR Akan Evaluasi Bansos Corona
Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di kantor desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Hadir dalam acara ini Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp 600 ribu, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.
Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berbulan-bulan ke depan.
“Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi Covid sampai nanti bulan Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program program bantuan pemerintah ini,”tegasnya.
Salah satu yang disoroti Ketua DPR adalah mekanisme serta penentuan waktu pemberian bantuan. Ia mencontohkan harusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.
“Ini menjadi salah satu evaluasi yang nanti saya sampaikan kepada pemerintah. Supaya itu untuk mengurangi penumpukan dan antrian yang tadi katanya bisa sampai tiga jam untuk pencairan bantuan tunainya,” ungkap Puan.
Puan menyoroti masih perlunya sosialisasi lebih gencar sehingga tanggal pembagian bantuan sosial yang tidak diketahui warga. Hal itu disadari Puan ketika ia berdialog kepada salah seorang penerima bantuan sosial dari Pemerintah di desa Cikande itu.
Baca: Data Bansos Jadi Sorotan, Politikus PDIP: Covid Ini Titik Balik Untuk Integrasi Data Sosial
"Terkait tanggal ini penting sekali, agar mereka itu datang bisa tepat tanggal. Tadi saya bertanya tanggal berapa biasanya dapat (bansos) bu? Dia enggak ingat, artinya tanggalnya itu tidak diputuskan," kata Puan.
Menurut Puan, seharusnya bansos itu bisa ditentukan tanggalnya. Sehingga masyarakat bisa tahu kapan harus datang ke tempat pembagian bansos tepat pada waktunya. Penentuan tanggal juga dapat mengurangi penumpukan orag.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah perbaikan data penerima bantuan. Puan berharap segera ada perbaikan dan sinkronisasi data.
Evaluasi itu, kata Puan, akan disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat segera ditindaklanjuti dalam program bansos berikutnya.