"Sementara bank tidak memberikan bayaran, cukup uang yang mengendap 1 bulan cukup untuk biaya operasionalnya. Akhirnya ada temuan BPK sekitar 700M masih terdapat uang bansos yang mengendap, dan hal tersebut tidak dilaporkan," lanjutnya.

Diketahui saat pertemuan, bahwa terdapat ketidaksinkronanisasi Pendataan dari Pusat ke Daerah, terkait Data Penerima Manfaat (KPM) keluarga Penerima Manfaat di Kemensos.

Yang kedua terkait program-program bantuan sosial di Provinsi Kalimantan Timur sudah dilaksanakan dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu di dukungnya lagi dari dana APBN, mengingat Dana Dekonsentrasi (DK) dan Dana Tugas Pembantuan (TP)  pada tahun 2022 sudah tidak dikucurkan lagi, sehingga hal ini menjadi salah satu kendala dan keluhan yang dialami oleh para Dinas Sosial di Provinsi Kaltim.

Dalam kesempatan tersebut Komisi VIII DPR RI juga melakukan Penyerahan Bansos kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari:

1.Penyerahan Tongkat Adaptif MENSOS
2.Penyerahan Dana Sekolah MENSOS
3.Penyerahan Bantuan Sembako MENSOS
4.Penyerahan Bantuan Wirausaha MENSOS
5.Penyerahan Bantuan Langsung Tunai MENSOS
6.Penyerahan Wakaf Quran dari BPKH
7.Penyerahan Surat Berharga Syariah Negara SBSN dari Kemenag.

Menurut Data Provinsi Kalimantan Timur, jumlah pendudukan prasejahteran di Kaltim sebesar 241.769 orang, serta masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kaltim adalah 241.769.

Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 65 387 KPM. Jumlah Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 98.040 KPM. dan Jumlag Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 24.212 orang.

Pada Tahun Anggaran 2020 daya dukung dana APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk Program Bantuan Sosial dari Pagu 33.648.000.000, direalisasikan 18.568.000.000 dengan jumlah tersalur 24.212 orang.

Pada Tahun 2021 Santunan Korban Meninggal Covid-19 sebanyak 4.233 orang dengan jumlah 42.230.000.000. Untuk Santunan Anak Yatim Piatu Orang Tua Meninggal karena Covid-19 sebanyak 1.525 orang dengan jumlah realisasi sebesar 3.050.000.000.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya; Samsu Niang, Umar Bashor, Matindas (F-PDIP), Muhammad Ali Ridha dan Mohammad Saleh (F-PG), M. Husni dan Syaiful Rasyid (F-Gerindra), dan Wastam (F-PD). (*)