Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyemprot 6 dari 24 daerah yang mengaku tidak mampu membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
Padahal, daerah tersebut secara anggaran mampu membiayai PSU.
Baca juga: 24 Daerah Gelar PSU pada Hari Sabtu, KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Lebih Tinggi
Tito mengatakan pihaknya akan menelisik apakah benar daerah tersebut tidak mampu.
Sebab sejauh ini, ada daerah yang justru memakai APBD untuk keperluan yang tidak penting.
"Kita masih matangin terus setiap daerah. Hanya ada 6 daerah yang masih 'kami belum mampu'. Tapi kita enggak bodoh. Ini kita liat. Iya ini lu pakai buat apa ini? oh buat makan minum," ujar Tito di Istana, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Tito meminta daerah yang melaksanakan PSU agar mengalokasikan dana yang tidak penting untuk pelaksanaan PSU.
Dia menyebut banyak daerah masih belum efisien memakai anggarannya.
"Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang gak efisien daerah itu. SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU," jelasnya.
Baca juga: APBD untuk PSU Pilkada Kurang dari 30 Persen, DPR Upayakan Dukungan dari APBN Rp 700 Miliar
Lebih lanjut, Tito mengatakan kebijakan ini diambil agar pelaksanaan PSU tidak semua dibebankan kepada APBN maupun APBD provinsi.
"Saya berusaha tidak dari APBN, tadinya yang Papua mengajukan APBN tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD, ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah dari APBD provinsi mem-backup," pungkasnya.
Di sisi lain, Tito menambahkan pihaknya akan segera rapat bersama Komisi II DPR RI untuk membahas PSU tersebut.
Setelah itu, Kemendagri akan membentuk tim khusus untuk mengecek daerah yang ngaku tak sanggup biayai PSU.
"Senin. DPR Nanti saya dipanggil. Nah ini saya selesain ini. Abis itu saya membentuk tim untuk bergerak secara random. Jelasin aja di media bahwa tim Mendagri akan bergerak secara random ke daerah-daerah untuk melihat efisiensi. Dan saya meminta seluruh gubernur Juga yang sebagai wakil Pemerintah Pusat Daerah Mereka wajib juga untuk melototin efisiensi yang dilakukan oleh daerahnya," pungkasnya.
Sebagai informasi, Komisi II DPR RI menaksir perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk menggelar PSU Pilkada 2024 di 24 daerah usai putusan MK atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024 dapat mencapai hampir Rp 1 triliun.