TRIBUNNEWS.COM - Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (27/11/2025) dengan membahas perkembangan ekonomi terkini. Usai rapat, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan pernyataan bahwa kinerja perekonomian nasional pada triwulan III 2025 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat, meski fondasi ekspansinya belum merata antar-komponen.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen (yoy) pada triwulan III. Pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan domestik, kinerja ekspor yang menguat, serta mulai pulihnya belanja pemerintah. Namun secara kuartalan, sejumlah indikator menunjukkan perlambatan, termasuk konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi –0,56 persen (q-to-q).

Misbakhun menilai pola ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang berada dalam fase menjaga momentum, bukan akselerasi penuh.

“Pertumbuhan 5 persen memang solid, tetapi fondasi ekspansinya belum merata. Konsumsi masih melambat dan pemerintah perlu memastikan bahwa dorongan fiskal bekerja lebih awal dan lebih efektif,” tuturnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti penguatan ekspor sebagai sinyal positif dari upaya pemerintah dalam memperdalam hilirisasi industri. Data BPS menunjukkan bahwa ekspor barang dan jasa tumbuh kuat pada triwulan III, sejalan dengan meningkatnya kinerja subsektor industri pengolahan. Indikasi lain juga datang dari data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang berada di level 51,2 pada Oktober 2025, serta PMI-BI yang mencapai 51,66, menandakan aktivitas industri sedang berada dalam fase ekspansi.

“Indikasi dari data perkembangan manufaktur menunjukkan bahwa hilirisasi mulai memberikan kontribusi terhadap nilai tambah ekspor, menandakan kebijakan hilirisasi mulai berbuah. Ini adalah arah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas,” tegasnya.

Ia menilai bahwa perbaikan di sektor industri perlu diperdalam agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pertumbuhan berkualitas adalah pertumbuhan yang memberi pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Karena itu, kebijakan hilirisasi perlu diperdalam untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan formal bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Misbakhun.(*)

Baca juga: Misbakhun Sebut Penguatan KIHT Jadi Kunci Pembinaan dan Pemberantasan Rokok Ilegal