Baca tanpa iklan
"Jadi harus disebutkan dalam dokumen atau MoU-nya, karena sekarang sudah ada yang dibayar, sehingga diamankan dulu, tidak hilang," ucap Marwan.
Jika terjadi penundaan ibadah haji, kata Marwan, Komisi VIII juga menyarankan pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi, agar membuat kebijakan khusus dengan menambah kouta haji tahun depan bagi Indonesia.
"Ini kan masih lobi-lobi tapi penting dilakukan pemerintah sekarang. Semua kemungkinan bisa terjadi, terlaksana atau tidak terlaksana," tutur Marwan.
Politikus PKB itu pun meminta pemerintah Indonesia agar memberikan batas waktu ke Arab Saudi, paling lambat pertengahan Mei 2020 untuk memberitahukan dilaksanakan ibadah haji atau tidak.
"Harus ada limitansinya, pertengahan puasa harus ada kejelasan kalau tidak dilaksanakan," ucap Marwan.
Saran berikutnya, menurut Marwan, meminta Menteri Agama mempersiapkan informasi sedini mungkin ke masyarakat agar tidak menjadi beban psikologi terhadap calon jemaah haji.
Baca: Saat Krisdayanti Liburan ke Eropa, Yuni Shara Minta Warga Serius Tanggapi Wabah Virus Corona
Baca: Barito Putera Awali Liga 1 2020 dengan Buruk, Djadjang Nurdjaman Sebut Timnya Butuh Proses
"Menteri Agama menyiapkan informasi tentang riwayat, adakah pelaksanaan haji yang tidak terlaksana karena berbagai faktor, katakan bencana alam, peperangan, wabah penyakit," tutur Marwan.
Sementara terkait biaya ibadah haji jika tahun ini tidak terlaksana dan dialihkan tahun depan, Marwan menyebut pemerintah pasti akan berusaha menghindari kenaikan biaya haji bagi masyarakat dengan mengambil dari nilai manfaat.
"Tapi kalau manfaat tidak mungkin lagi (tutupi), apa boleh buat secara populis tidak baik, tapi secara keuangan haji bisa lebih sehat," kata Marwan. (rina/seno/tribunnetwork/cep)