Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - PT. Bio Farma Persero siap melakukan negosiasi dengan produsen vaksin Johnson & Johnson Amerika Serikat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk vaksinasi dari Bio Farma Bambang Heriyanto terkait aturan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan vaksin merk tertentu bagi jemaah haji yang diperbolehkan melaksanakan ibadah di negaranya.
Vaksin Johnson & Johnson adalah salah satu dari empat vaksin yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi, untuk para Jamaah Haji yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Sedangkan Menag, sudah menyiapkan skenario apabila Jamaah Indonesia mendapatkan kuota untuk menunaikan Ibadah Haji.
Baca juga: Soal Ibadah Haji, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Realistis: Lebih Baik Tunda Keberangkatan
Baca juga: Menag Menegaskan Belum Ada Negara yang Sudah Pasti Mendapat Kuota Haji, DPD RI Minta Penjelasan
"Jika pemerintah menugaskan maka Bio Farma siap untuk melaksanakannya," kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/6/2021).
Menteri Agama, (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, hingga saat ini belum ada negara yang sudah mendapat kepastian soal kuota ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.
Menurut Yaqut, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kepastian soal terbukanya penyelenggaraan ibadah haji untuk warga negara asing beserta kuotanya.
"Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memiliki misi haji, yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji itu tergantung pada Pemerintah Saudi," kata Yaqut seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu (2/6/2021).
Kendati demikian, Pemerintah Indonesia juga akan bersikap apakah akan memberangkatkan jemaah haji atau tidak.
"Kalau soal keputusan apakah Indonesia akan memberangkat haji apa tidak, kita tunggu. Satu dua hari ini akan ada keputusan," ujarnya.
Sebelumnya dikutip dari Kompas.com, Yaqut mengatakan, batas waktu penutupan bandara Arab Saudi yakni pada 14 Juli 2021.
Mengapa Pilih Johnson & Johnson?
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sempat menyinggung soal usahanya mendapatkan Johnson & Johnson.
”Dari isu ini kami sudah merespons bersama Kemenkes, kami sudah mengusahakan untuk bisa mendapatkan 1 dari 4 vaksin yang disyaratkan, kita dapat Johnson & Johnson,” tambahnya.
Mengapa Johnson& Johnson? Gus Yaqut menyebut karena 3 jenis vaksin lainnya yang menjadi syarat bagi para calon jemaah haji sulit dilakukan.
AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna, membutuhkan dua dosis dalam rentang waktu tertentu.
Sementara Johnson & Johnson hanya memerlukan satu dosis suntikan.
”Karena kalau dilihat 3 vaksin yang lain ini agak sulit secara teknis kita gunakan untuk jemaah haji. Johnson & Johnson hanya sekali shoot. Kita atas ikhtiar bersama Kemenkes sudah dapat komitmen untuk bisa mendapatkan vaksin untuk jemaah haji,” ujarnya.
Pernyataan Menag ini berbeda dengan penjelasan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.
Ia mengatakan vaksin Johnson & Johnson belum termasuk dalam daftar vaksin yang akan digunakan di Indonesia.
”Iya. Belum termasuk dalam Permenkes," kata Nadia, Senin (31/5/2021).
Yang dimaksud Nadia adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020 yang mengatur penetapan jenis vaksin untuk program vaksinasi gratis.
”Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," demikian bunyi salah satu poinnya. Sedangkan vaksin berbayar atau gotong royong harus di luar 6 vaksin di atas.
Lantas, apakah RI saat ini betul-betul bisa mengadakan vaksin Johnson & Johnson dalam waktu dekat? "Pesan saja belum. Kita harus menunggu rekomendasi BPOM dan ITAGI," ungkap Nadia.
Namun terlepas dari keputusan Pemerintah Arab Saudi, Menag menegaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk perjalanan haji di tengah pandemi ini.
"Kalau skenario semua sudah kita siapkan. Kita sudah membuat skenario misalnya untuk perjalanan haji di masa pandemi ini."
"Harus melalui proses karantina, harus swab berkali-kali, harus ada pembatasan misalnya kamar maksimal hanya boleh untuk dua orang, dan sebagainya detail," terangnya.
Gus Yaqut mengatakan sebelum berangkat para jemaah akan dikarantina selama 3 hari di asrama haji dan melakukan swab antigen mandiri.
"Pra keberangkatan skenario kita, jemaah akan dikarantina di asrama haji selama 3 x 24 jam sebelum kedatangan, di asrama haji jemaah harus terlebih dahulu menjalani swab antigen secara mandiri," kata Gus Yaqut.
Setelah itu para jemaah akan melakukan tes swab PCR sebelum berangkat ke Arab Saudi. Jika positif jemaah akan melakukan isolasi mandiri di asrama haji.
"Menjelang keberangkatan dilakukan tes PCR swab jika negatif jemaah haji dapat di berangkatkan ke Arab Saudi. Namun jika positif akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji," kata dia.
Setelah tiba di Arab Saudi, para jemaah akan dikarantina lagi selama 3 hari di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Di hari kedua, jemaah kan tes swab PCR dan dapat melaksanakan ibadah jika dinyatakan negatif.
"Tiba di Arab Saudi jemaah haji akan dikarantina 3x24 jam di hotel dengan kapasitas maks 2 orang per kamar. Setelah 2x24 jam jemaah haji tes PCR swab jika negatif bisa laksanakan ibadah umrah jika positif akan isolasi mandiri," kata dia.
Selama ibadah haji, ia mengatakan pemerintah Arab Saudi juga menerapkan protokol kesehatan ketat di seluruh rangkaian ibadah di Masjidil Haram bagi atau tawaf. Ia juga mengatakan setelah kembali ke Indonesia, para jemaah akan kembali melakukan isolasi mandiri dan swab PCR. Jika negatif, jemaah dapat kembali ke rumah masing-masing.
"Tiba di Tanah Air jemaah haji akan dikarantina 5 hari di asrama haji dan akan PCR test," tutup dia.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Gigih/Anita k Wardhani)
Berita lainnya seputar Haji 2021