Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (30/11/2021).
Rapat dimulai sekira pukul 10.10 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Membuka rapat, Yandri mengatakan rapat mengagendakan pembahasan perkembangan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.
Baca juga: Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Lokasi Karantina Jemaah Umrah, Wajib Vaksinasi Penuh
"Hari ini, Selasa 30 November 2021, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama, dengan agenda membahas perkembangan Haji dan Umrah dan isu-isu aktual lainnya," kata Yandri.
Dalam rapat tersebut, telah dihadiri 16 anggota Komisi VIII DPR secara fisik dan 25 anggota secara virtual.
Usai Temui Menteri Haji Saudi, Menag: Indonesia Diprioritaskan untuk Haji dan Umrah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membagi kabar baru dari Arab Saudi.
Menag mengatakan, pembicaraan dengan otoritas haji dan umrah Saudi mengalami kemajuan yang menggembirakan.
Hal ini disampaikan Menag Yaqut usai bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi H.E Taufig F. Alrabiah di Makkah, Senin (22/11/2021).
“Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufig F. Alrabiah di Makkah. Menteri Taufig mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umrah," ucap Yaqut melalui keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).
Baca juga: HNW Dorong Pemerintah Persiapkan Keberangkatan Jamaah Umrah
Yaqut berharap jemaah Indonesia bisa segera melepas kerinduannya untuk menunaikan ibadah umrah.
"Kita sangat berharap semoga hal itu tidak lama lagi,” ujar Yaqut.
Menurut Yaqut, hasil pertemuannya dengan Menteri Haji Saudi cukup progresif dan efektif.
Hal itu tidak terlepas dari diskusi awal (Senior Official Meeting) yang dilakukan Wakil Menteri Haji Saudi dengan tim Kementerian Agama yang dikomandoi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Staf Khusus Menteri Agama, dan tim Konsul Haji Jeddah.
Diskusi kedua pihak akan terus dilakukan secara intensif.
Kementerian Agama akan menyusun skenario dan timeline pemberangkatan jemaah umrah.
Baca juga: Pemerintah Arab Saudi Wajibkan Dosis Vaksin Lengkap untuk Penerbitan Visa Umrah
Penerapan protokol kesehatan atau prokes akan menjadi aspek paling penting dalam pengaturan penyelenggaraan umrah.
Rumusan itu selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Haji Saudi untuk dipelajari.
“Menteri Haji tadi mengapresiasi progress pembahasan awal yang sudah dilakukan Wakil Menteri Haji dengan tim Kemenag. Kita berharap semoga persiapan lanjutan baik di Saudi dan Tanah Air bisa segera selesai sehingga penyelenggaraan umrah bisa segera dibuka,” kata Yaqut.
Baca juga: Kemenag dan Kementerian Haji Arab Saudi Bahas Teknis Penyelenggaraan Umrah
Selain membahas penyelenggaraan umrah, pertemuan dua menteri ini juga mendiskusikan upaya peningkatan kerja sama bilateral dalam bidang haji dan umrah.
"Kami memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kerja sama seperti di bidang manasik haji atau penyuluhan secara terpadu,” pungkas Yaqut.
Ikut hadir dalam pertemuan ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latif, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Konsul Haji, dan Kuasa Usaha ad interim KBRI Riyadh Arief Hidayat.