TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didorong untuk terus menjalankan fungsi pentingnya memastikan keberlanjutan dana haji.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mendukung peran BPKH dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau.

"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jamaah yang akan berangkat ke tanah suci," ujar Muzani melalui keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

Hal tersebut diungkapkan oleh Muzani di sela-sela silaturahmi akbar di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah.

Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja, untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya.

"Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," imbuhnya.

Sebelumnya DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) juga menolak wacana pembubaran BPKH. 

"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," tegas Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori.

Baca juga: Tolak Pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji, IPHI: Pengelolaan Dana Haji Harus Independen

Anshori mengingatkan sebelum BPKH dibentuk, banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji.

Sehingga ide pembubaran BPKH bukan solusi memperbaiki pengelolaan dana haji.