Baca tanpa iklan
Hilman mengingatkan jika kuota yang diberikan kepada Indonesia nantinya tidak dalam jumlah normal atau 100 persen, ada potensi banyak jemaah lunas yang belum dapat diberangkatkan. "Ini harus segera direkonsiliasi datanya dan siapkan mitigasinya," pesan Hilman.
Baca juga: Kemenag Persiapkan Kebijakan Teknis Pembagian Kuota Haji
Baca juga: Kemenag: Aturan Ibadah Haji dari Arab Saudi Berbeda dan Lebih Ketat Dibanding Umrah
Terkait pengisian kuota haji khusus, Hilman meminta jajarannya agar dibuat pedoman yang jelas dan tegas. Ia berpesan jangan sampai ada jemaah yang 'terzalimi' akibat terlompati nomor porsinya.
"Acuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah jelas, prinsip 'first come, first serve' tidak dapat ditawar lagi, karena mereka sudah melunasi Bipih, mengantre, dan tertunda berangkat selama 2 tahun," tutur Hilman.
"Jika ada yang tidak dapat berangkat karena kendala persyaratan, maka digantikan oleh nomor porsi secara urutan yang ada di bawahnya," lanjutnya.
Untuk diketahui, Kerajaan Arab Saudi telah mengizinkan sebanyak 1 juta orang di luar warga negara tersebut guna menunaikan ibadah haji ke tanah suci di Mekkah pada tahun ini.
Kemenag sudah memastikan calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya pada 2020 akan mendapatkan kesempatan untuk menunaikan haji tahun ini.(tribun network/yud/fah/dod)