TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Immanul Haq, menegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi mengelola kampung haji di Arab Saudi. 

Gagasan pembangunan kampung haji sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. 

"Kenapa tidak BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji,” ujar Maman melalui keterangan tertulis, (26/6/2025).

Maman menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pengelolaan haji sebaiknya tidak berlarut-larut dan harus terintegrasi secara efisien. 

Salah satu usulan yang disampaikan adalah membangun infrastruktur pendukung haji seperti bandara dan hotel yang dikelola secara terpusat di Kampung Haji Indonesia.

“Misalnya, kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa di tempat lain seperti To'ib, kemudian menggabungkan beberapa hotel menjadi satu kompleks sehingga katering dan layanan lain bisa lebih terkoordinasi,” katanya. 

Menurut Maman, pengelolaan haji yang saat ini masih menggunakan sistem syarikah dengan pelaku usaha yang kurang memahami ekosistem haji Indonesia.

Hal ini menyebabkan kurangnya kenyamanan dan kekompakan antara jemaah dan pembimbing, serta ketidaksepahaman dalam layanan.

“Bila syarikat yang ditunjuk tidak memahami ekosistem haji kita, akan terjadi pemisahan yang tidak ideal antara kloter dan fasilitas seperti hotel, sehingga hubungan antara ibu dan anak, pembimbing dan yang dibimbing menjadi tidak optimal,” jelasnya.

Maman menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan diplomasi dengan otoritas Arab Saudi agar regulasi yang berlaku bisa lebih menguntungkan jemaah haji Indonesia.

“Regulasi haji dibuat oleh Arab Saudi, maka kita harus cerdas memahami dan menyesuaikan diri. Kunci utama ke depan bagi Kementerian Agama dan Badan Haji adalah meningkatkan komunikasi dan diplomasi agar jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya.