TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Temuan serius mencuat dari pelaksanaan ibadah haji 2026 di Mina, Arab Saudi. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah jemaah haji Indonesia tidak mendapatkan makanan hingga sembilan jam saat berada di tenda Mina. 

Kondisi tersebut disebut berdampak pada kesehatan para jemaah lanjut usia (lansia) yang menjalani puncak rangkaian ibadah haji.

Temuan itu dikatakan Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, setelah melakukan pemantauan langsung terhadap layanan yang diterima jemaah Indonesia selama berada di Mina.

"Ada beberapa jemaah yang sudah sembilan jam berada di dalam tenda tidak mendapatkan fasilitas makan. Akhirnya para lansia drop. Tentu saja ini menjadi perhatian dari DPR," kata Selly dalam keterangan yang diterima, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Selly, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele mengingat fase Mina merupakan salah satu tahapan paling berat dalam pelaksanaan ibadah haji. 

Ribuan jemaah harus menjalani aktivitas ibadah dalam kondisi cuaca panas dan kepadatan tinggi sehingga kebutuhan konsumsi, air, serta layanan kesehatan menjadi faktor yang sangat krusial.

Karena itu, Timwas Haji DPR menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan jemaah, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan jemaah berisiko tinggi.

Selain masalah konsumsi, Selly juga menyoroti pentingnya ketersediaan air bagi jemaah selama berada di Mina. 

Menurutnya air tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga kondisi fisik, tetapi juga untuk menunjang pelaksanaan ibadah, termasuk keperluan berwudhu.

Temuan di lapangan tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi serius agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya.

Sebagai solusi, Selly mendorong pemerintah mempertimbangkan penerapan skema tanazul bagi jemaah tertentu, khususnya mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.

Melalui skema tersebut, jemaah tidak diwajibkan menginap di Mina dan dapat kembali ke hotel di Makkah setelah menjalankan rangkaian ibadah yang diperlukan.

Menurut Selly, kebijakan tersebut dapat mengurangi beban fisik jemaah sekaligus meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat keterbatasan fasilitas di Mina.

Pernyataan Selly menambah daftar evaluasi yang mencuat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

DPR menegaskan pelayanan dasar seperti konsumsi, air, dan kesehatan merupakan hak jemaah yang harus dipenuhi secara optimal, terutama saat mereka menjalani fase-fase paling berat dalam rangkaian ibadah haji.