Kemenlu RI: Itu Sudah Bukan Kewenangan Kami

TRIBUNNEWS.COM - Rumitnya persoalan yang membelit perawat Indonesia yang kini bekerja di Kuwait seperti sebuah benang kusut. Ini terjadi setelah seorang perawat bernama Erpan Nurjamal el-Ismail resmi diberhentikan karena dianggap ijazah keperawatan yang dimilikinya tak terakreditasi.

Pemutusan kontrak Erpan yang bekerja di RS Central Prison Hospital Kuwait resmi dilakukan pada Senin (19/4/2011). "Mereka sudah memberi jangka waktu 3 bulan untuk revisi namun tak ada keterangan apapun dari pihak pemerintah Indonesia," kata Erpan yang kini kebingungan tak tahu harus mengadu kepada siapa.

Sementara, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Michael Tene, sudah membaca berkas dan dokumen Erpan terkait dengan masalah akreditasi. "Dalam hal ini pihak Kemenlu hanya meneruskan permintaan dalam hal ini Kedubes Kuwait di Jakarta yang mempertanyakan masalah akreditasi. Soal akreditasi itu sudah bukan kewenangan kami karena ini menyangkut instansi terkait yang mengeluarkan akreditasi tersebut," kata Michael saat dihubungi Tribunnews.com.

Kasus masalah akreditasi ini mulai terkuak awal April lalu ketika Erpan menyampaikan hal itu kepada Tribunnews.com. Ia mengaku terancam diberhentikan karena akademi perawat tempatnya menuntut ilmu dianggap tidak terakreditasi.

Kata Erpan, telah terjadi perubahan status dari Akper Bakti Tunas Husada Tasikmalaya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. "Saya ini lulusan Akper bukan Stikes. Saat saya masih kuliah, Akper tersebut sudah terakreditasi dan masih di bawah pembinaan Departemen Kesehatan (Depkes). Sementara, Stikes di bawah naungan Dikti. Seharusnya mereka (pemerintah Indonesia) bisa menjelaskan ke Ministry of Health (MoH) Kuwait bahwa ketika saya masih kuliah Akper tersebut sudah terakreditas oleh Depkes," kata Erpan.

Akibat kesalahan informasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Pusdiknakes RI, Erpan dan sejumlah perawat Indonesia yang kini bekerja di Kuwait was-was karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia melakukan korespondensi diplomatik yang akhirnya berakibat fatal bagi nasib warganya yang kini bekerja di Kuwait.