Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden SBY terlihat gagah memimpin ASEAN menuju integrasi negara-negara di kawasan dengan melibatkan kemitraan dengan negara adidaya di wilayah ini. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Luar Negeri, Andreas Pareira, kondisi menjadi ironi lantaran ASEAN sendiri belum menyelesaikan persoalan HAM di negara anggotanya.
Menurutnya keberadaan ASEAN Humanright Body lebih sebagai simbolik belum berfungsih scara maksimal. Kemudian, menyangkut mekanisme pengambilan keputusan ASEAN yang sangat rigid dan kurang flexible. "Selain itu, belum ada aturan main yang menyangkut upaya mengatasi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan negara-negara ASEAN yang relatif tinggi," kata Andreas Pareira, Jumat (18/11/2011).
Tiga hal ini, kata Andreas, merupakan catatan dari DPR yang dipelopori oleh PDIP ketika ratifikasi ASEAN-Charter. Sampai saat ini, belum ada kemajuan bahkan terkesan diabaikan, sementara pada saat yang sama pemerintah SBY seolah menjadi pionir mendorong integrasi ASEAN dengan mengundang negara-negara adidaya terlibat di kawasan ini.
"Ini jelas menunjukan kepemimpinan Indonesia hanya sekedar menunjukan citra kepada dunia, tanpa memperhatikan pekerjaan rumah yang lebih penting yakni, bagaimana ASEAN bukan hanya sebagai instrumen pasar tetapi juga instrumen kesejahteraan, ASEAN sebagai instrumen perlindungan HAM termasuk perlindungan terhdap pekerja lintas negara," papar Andreas.
Perlu sikap hati-hati, sehingga ASEAN di bawah kepemimpinan pemerintahan SBY tidak sekedar sebagai ajang pencitraan SBY, tetapi yang lebih penting sebagai instrumen kesejahteraaan masyarakat Asia Tenggara. "ASEAN is for ASEAN-people, ASEAN is not for sale," Andreas menandaskan.