Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amerika Serikat mendesak kelompok yang bertikai di negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk segera mengakhiri kekerasan yang telah menewaskan sedikitnya tujuh orang.
"Situasi di sana menekankan pentingnya rasa saling menghormati di antara kelompok-kelompok etnis dan agama," kata Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, seperti dikutip dari BBC, Selasa (12/6/2012).
Hillary dalam kesempatan yang sama, juga meminta kepada rakyat Myanmar, untuk menghormati hak asasi setiap warga negara, dan bersama-sama menciptakan perdamaian di negara mereka.
"Kami mendesak rakyat Burma untuk bekerja sama mewujudkan negara yang damai, sejahtera dan demokratis yang menghormati hak masyarakatnya yang beragam," ucapnya.
Sementara itu, Uni Eropa, menyatakan kepuasannya terhadap Pemerintah Myanmar, dalam mengatasi konflik berlatar belakang agama yang terjadi di negara bagian mereka.
"Kami yakin pasukan keamanan mampu menangani kekerasan antar komunitas ini dengan cara yang layak," kata Maja Kocijanic, juru bicara kepala kebijakan asing UE Catherina Ashton.
Namun, para aktivis mengkritik pemerintah Burma yang mengizinkan tentara mengambil kendali atas provinsi barat tersebut dan meminta agar wartawan, pekerja kemanusiaan serta diplomat diizinkan masuk.
Seperti diberitakan kemarin, kelompok agama Budha dan Islam, saling bentrok di negara bagian Rakhine, setelah berhembus isu pembunuhan seorang wanita Buddha bulan lalu, disusul dengan serangan terhadap sebuah bus yang mengangkut warga muslim.
Presiden Myanmar, Thein Sein mengumumkan keadaan darurat pada Minggu malam setelah terjadi pembakaran rumah warga beragama Buddha dan Islam pada kerusuhan itu.
Media resmi pemerintah mengatakan situasi keamanan darurat bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas ke ibukota negara Sittwe dan rakyat secepatnya.