Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KIEV - Kelompok separatis pro-Rusia, Kamis (10/4/2014), mendirikan barikade pertahanan di depan kantor biro keamanan negara di kota Luhansk, wilayah timur Ukraina.
Mereka juga meminta bantuan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah pemerintah Ukraina mengancam akan menggunakan kekerasan untuk menegakkan aturan di kota itu.
Para pengunjuk rasa juga melakukan pembicaraan untuk mencairkan kebuntuan terkait tawaran pengampunan yang disampaikan parlemen Ukraina jika para pengunjuk rasa meletakkan senjata dan meninggalkan gedung itu.
Gedung yang di masa pemerintahan Uni Soviet adalah markas dinas rahasia KGB adalah satu dari tiga gedung pemerintah di Ukraina timur yang diduduki para aktivis pro-Rusia yang menuntut referendum atau kemerdekaan.
Ketegangan meningkat di wilayah timur Ukraina yang dihuni warga berbahasa Rusia sejak presiden Viktor Yanukovych yang pro-Moskwa digulingkan kelompok pro-Barat.
Dalam sebuah jumpa pers yang digelar Rabu malam, Valery Bolikov yang mengaku sebagai perwakilan dari markas angkatan darat wilayah selatan dan timur, mengatakan pembicaraan dengan pemerintah telah gagal mencapai kesepakatan.
"Dalam pembicaraan itu ada sejumlah isu yang dibicarakan namun mereka belum memberikan konklusi yang logis," kata Bolikov.
Meski sejumlah pengunjuk rasa mengingnkan wilayah itu bergabung dengan Rusia, namun menurut Bolikov tuntutan mereka hanyalah referendum untuk memberi Lushanks otonomi lebih luas di bawah federasi Ukraina.
"Kami akan meninggalkan gedung ini jika tuntutan kami soal referendum dan federalisasi dipenuhi pemerintah," ujar Bolikov.
Di ruang pertemuan, sejumlah pria yang mengenakan topeng menenteng senapan serbu AK-47, pistol dan senjata api lainnya berbaris di koridor utama gedung itu.
Sebelumnya, para aktivis pro-Rusia menduduki sejumlah gedung pemerintahan di kota Donetsk, Kharkiv dan Luhanks. Mereka menuntut digelarnya referendum seperti yang terjadi di Crimea belum lama ini. (AFP/Kompascom)